Masalah Keamanan Mengerikan Startup Nuklir Swasta di AS

AS Pilih Swasta, Bukan Negara, untuk Kelola Nuklir

Amerika Serikat memiliki sistem pengelolaan energi nuklir paling privat di dunia. Berbeda dengan negara lain seperti China yang mengelola reaktor melalui perusahaan milik negara, atau Prancis yang bahkan menasionalisasi perusahaan nuklir utamanya pada 2023, AS menyerahkan hampir seluruh pengelolaan reaktor nuklir kepada sektor swasta.

Dampak Privatisasi: Keamanan dan Tenaga Kerja Terabaikan

Meskipun pengikut ekonomi pasar bebas mendukung model ini, praktik ini menimbulkan dampak negatif. Antara lain, keterbatasan tenaga kerja dan subsidi publik untuk keuntungan swasta. Selain itu, munculnya banyak startup nuklir yang berlomba-lomba menguasai pasar menimbulkan pertanyaan serius tentang keselamatan operasional.

Startup Nuklir Hindari Organisasi Pengawas Utama

Laporan terbaru dari E&E News, publikasi energi milik Politico, mengungkapkan bahwa sebagian besar startup nuklir baru enggan bergabung dengan Institute of Nuclear Power Operations (INPO). INPO didirikan setelah kecelakaan Three Mile Island pada 1979 sebagai badan pengawas independen yang melakukan inspeksi, memberikan panduan operasional, dan melatih personel nuklir.

Keanggotaan di INPO bersifat sukarela, namun hingga kini semua operator nuklir di AS bergabung. Kecuali, startup nuklir baru. Dari sembilan startup yang muncul akibat lonjakan permintaan pusat data, hanya satu yang terdaftar di INPO. Beberapa di antaranya adalah Aalo Atomics (startup nuklir massal) dan Antares Nuclear (perusahaan mikroreaktor).

Alasan Utama: Keuntungan di atas Segalanya

Menurut Scott Morris, konsultan nuklir dan mantan pejabat US Nuclear Regulatory Commission (NRC), keputusan ini didorong oleh motif bisnis. "Entitas ini adalah bisnis yang mencari keuntungan. Infrastruktur yang tidak langsung berkontribusi pada laba akan dipertanyakan," ujarnya kepada E&E News.

Regulasi yang Semakin Longgar di Era Trump

Kekhawatiran semakin meningkat setelah pemerintahan Trump mengurangi regulasi, menyerahkan sebagian besar pengawasan operasional kepada INPO. Hal ini membuat banyak peraturan operasional menjadi opsional bagi perusahaan nuklir.

"NRC bahkan mendelegasikan sebagian otoritas pengawasannya kepada INPO, terutama dalam pelatihan operasional dan pemeliharaan. NRC dan INPO tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi," jelas Morris.

Risiko yang Semakin Nyata

Ketidakpatuhan startup nuklir terhadap INPO menimbulkan risiko besar. Tanpa pengawasan ketat, potensi kecelakaan atau kelalaian operasional dapat meningkat. Hal ini semakin mengkhawatirkan mengingat tren privatisasi yang semakin kuat di industri nuklir AS.