Panglima AS yang Pernah Kritik Kripto Sekarang Jalankan Node Bitcoin untuk Keamanan Nasional

Laksamana AS yang Dulu Kritik Kripto Sekarang Gunakan Bitcoin untuk Keamanan

Laksamana Samuel Paparo, Panglima Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM), mengungkapkan bahwa komandonya kini menjalankan node Bitcoin dan memanfaatkan arsitektur protokol tersebut untuk meningkatkan keamanan jaringan serta proyeksi kekuatan.

Perubahan sikap ini terungkap dalam postur pertahanan INDOPACOM yang disampaikan di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada 21 April 2026, menjelang permintaan anggaran pertahanan tahun fiskal 2027.

Dari Kritik terhadap Kripto hingga Pemanfaatan Teknologi Blockchain

Pada Februari 2024, Paparo sempat menyampaikan kritik keras terhadap kripto. Ia menyebut bahwa ketidaktransparanan aset digital menjadi faktor utama dalam proliferasi senjata, terorisme, dan perdagangan ilegal. Ia juga menyatakan bahwa kripto membuat dunia semakin tidak aman, meskipun ia mengakui potensi blockchain dalam menjamin transaksi keuangan.

Saat itu, kebijakan AS cenderung memandang kripto sebagai ancaman kepatuhan, alat penghindaran sanksi, dan sumber pendapatan bagi Korea Utara. Namun, kini Paparo justru melihat kriptografi Bitcoin, akuntabilitas blockchain, dan mekanisme proof-of-work sebagai komponen penting dalam strategi keamanan jaringan dan proyeksi kekuatan.

Perubahan perspektif ini terjadi dalam waktu dua tahun, dari yang semula menganggap kripto sebagai patologi menjadi protokol yang strategis. Hal ini diduga terkait dengan karya Jason Lowery, penulis buku SoftWar dan anggota Angkatan Antariksa AS, yang mengusulkan pemanfaatan Bitcoin untuk pertahanan nasional.

Perkembangan Kebijakan AS terhadap Bitcoin dan Kripto

Perubahan sikap INDOPACOM ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Sejak awal 2025, pemerintah AS telah membentuk landasan kebijakan yang mendukung pemanfaatan aset digital:

• 23 Januari 2025: Gedung Putih menetapkan kebijakan untuk melindungi akses terhadap jaringan blockchain publik dan mempromosikan stablecoin berbasis dolar AS secara global. Kebijakan ini memisahkan blockchain publik dari stigma negatif terhadap kripto secara umum.
• 6 Maret 2025: Gedung Putih mengumumkan Strategic Bitcoin Reserve, di mana Bitcoin yang disimpan tidak akan dijual, memberikan status aset kedaulatan seperti emas.
• 18 Juli 2025: Undang-Undang GENIUS disahkan, yang mengaitkan regulasi stablecoin dengan status dolar AS sebagai mata uang cadangan global dan memperluas cakupan regulasi.
• April 2026: Departemen Keuangan AS mengusulkan aturan untuk menerapkan persyaratan Anti-Pencucian Uang (AML) dari Undang-Undang GENIUS dan meluncurkan inisiatif berbagi informasi siber untuk perusahaan aset digital. Perusahaan-perusahaan ini kini dianggap sebagai bagian penting dari sistem keuangan AS.

Dengan demikian, infrastruktur aset digital kini dimasukkan ke dalam kerangka pemikiran sistem kritis, sama seperti yang digunakan INDOPACOM dalam jaringan misinya.

Strategi INDOPACOM dalam Mengamankan Wilayah Indo-Pasifik

Dalam postur pertahanan April 2026, INDOPACOM mendeskripsikan komandonya sebagai sistem yang dibangun untuk mencegah pencapaian tujuan China, mencapai keunggulan informasi dan pengambilan keputusan, serta menerapkan arsitektur Zero Trust berbasis data di seluruh jaringan mitra.

Sistem C5ISRT yang tangguh juga dirancang untuk beroperasi dalam kondisi konflik, menunjukkan bahwa Bitcoin dan teknologi blockchain kini dianggap sebagai alat penting dalam strategi pertahanan nasional AS.

Pandangan Jason Lowery tentang Masa Depan Bitcoin

Jason Lowery, melalui teorinya yang disebut Digital Gold Theory, berpendapat bahwa nilai Bitcoin di masa depan akan lebih ditentukan oleh paradigma komputasi baru daripada oleh kekuatan pasar tradisional. Ia juga memprediksi harga Bitcoin bisa mencapai $1 juta pada 2030 dengan target jangka panjang sebesar $100 juta.

Lowery menekankan bahwa mekanisme proof-of-work (PoW) Bitcoin dapat merevolusi strategi pertahanan nasional dengan mencegah ancaman siber.

"Bitcoin bukan hanya aset keuangan, tetapi juga alat strategis untuk keamanan nasional. Mekanisme proof-of-work-nya dapat mengubah cara kita memandang ancaman siber dan pertahanan."

Kesimpulan

Perubahan sikap Laksamana Paparo dan pemerintah AS terhadap Bitcoin serta teknologi blockchain menunjukkan pergeseran besar dalam strategi pertahanan nasional. Dari yang semula dianggap sebagai ancaman, kini Bitcoin dan blockchain dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan keamanan, ketahanan, dan proyeksi kekuatan AS di kawasan Indo-Pasifik.