Pemerintah AS Intimidasi Hakim Federal yang Tolak Kebijakan Deportasi Massal

Pemerintah Amerika Serikat kembali menargetkan seorang hakim federal yang memutuskan untuk melawan kebijakan pemerintah. Dalam kasus terbaru ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) diduga menekan jaksa untuk menyembunyikan informasi penting dari hakim.

Menurut laporan The New York Times, berdasarkan surat elektronik internal, seorang pengacara dari ICE menginstruksikan Kevin M. Bolan—seorang jaksa Departemen Kehakiman yang akan menghadiri sidang sebelum Hakim Distrik AS Melissa DuBose pada April—untuk tidak mengungkapkan adanya surat perintah penangkapan atas Bryan Rafael Gomez, seorang imigran yang rencananya akan dibebaskan dari tahanan federal. Gomez diduga terlibat kasus pembunuhan di Republik Dominika.

Surat tersebut berbunyi:

"Harap tidak mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan surat perintah itu. Belum ada otorisasi penggunaan informasi ini."

Setelah Hakim DuBose memerintahkan pembebasan Gomez, DHS merilis pernyataan yang menudingnya sebagai "hakim Biden aktivis" karena membebaskan "imigran ilegal kriminal berbahaya". DuBose menanggapinya dengan keras. Dalam perintahnya pekan lalu, ia mempertanyakan mengapa dirinya tidak diberi tahu tentang "fakta relevan" dalam kasus tersebut. Ia juga menyatakan bahwa kelalaian ini "mengancam keselamatan publik dan merusak kepercayaan terhadap supremasi hukum".

Bolan kemudian meminta maaf melalui dokumen pengadilan. Ia mengaku telah diperintahkan ICE untuk menyembunyikan informasi tersebut dengan alasan penegakan hukum. Ia juga menambahkan bahwa rekan-rekannya di Departemen Kehakiman telah meminta DHS untuk mencabut pernyataan tersebut, namun tidak dikabulkan. Meskipun demikian, DuBose tetap melaporkan Bolan karena dianggap tidak transparan.

James Percival, penasihat hukum DHS, bahkan menulis kolom di situs konservatif The Federalist untuk menyerang DuBose. Ia menyebut DuBose sebagai "aktivis" dan menyatakan bahwa tidak ada dasar untuk meninjau status tahanan Gomez. Ia juga mempertanyakan kompetensi DuBose dalam menangani kasus tersebut.

Kasus ini merupakan bagian dari pola yang dilakukan pemerintahan Presiden Trump. Pejabat pemerintah secara rutin mendegradasi hakim yang menentang agenda deportasi massal pemerintah. Hakim DuBose, yang diangkat oleh Presiden Biden, adalah hakim federal pertama yang berkulit hitam dan LGBTQ di Rhode Island. Hal ini menjadikannya sasaran empuk bagi kelompok pro-Trump. Lebih parahnya lagi, pemerintah dengan sengaja menyembunyikan informasi penting dari hakim, semakin merusak kredibilitas pemerintahan saat ini.