Pemerintah AS Terburu-buru Adopsi AI, Ini 3 Pelajaran Berharga dari Sejarah

AI Menjadi Prioritas Nasional, Mirip dengan Cloud Computing Era Lalu

Presiden Donald Trump dan kabinetnya meyakini bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengubah Amerika Serikat menjadi lebih makmur, efisien, dan aman. Narasi ini mirip dengan yang digunakan pemerintahan sebelumnya saat mengadopsi teknologi baru seperti komputasi awan. Sebagai seorang jurnalis cybersecurity di ProPublica, saya telah meliput selama dua tahun bagaimana pemerintah federal dan kontraktor IT-nya, termasuk Microsoft, menghadapi transisi teknologi besar-besaran. Saat ini, AI menjadi sorotan utama, dengan pemerintah dan berbagai pihak berlomba-lomba menggunakannya.

Tiga Pelajaran dari Sejarah Adopsi Teknologi di Pemerintah

Saya telah mempelajari bagaimana pemerintah federal menangani—atau gagal menangani—transisi teknologi selama dua dekade terakhir. Laporan ini menyajikan tiga pelajaran berharga bagi para pembuat kebijakan dan lembaga pemerintah yang saat ini mendorong penggunaan AI:

1. Hati-hati dengan Tawaran Gratis

Dulu: Pada awal 2020-an, serangkaian serangan siber yang dikaitkan dengan Rusia, China, dan Iran mengguncang pemerintah federal. Administrasi Biden meminta bantuan perusahaan teknologi besar untuk memperkuat pertahanan digital AS. Microsoft, melalui CEO Satya Nadella, menjanjikan bantuan teknis senilai $150 juta dan menawarkan pembaruan keamanan "gratis" untuk pelanggan pemerintah.

Kini: Tahun lalu, administrasi Trump mengumumkan sejumlah kesepakatan dengan perusahaan teknologi untuk membantu lembaga pemerintah "membeli alat AI perusahaan dengan harga ramah pemerintah". Beberapa contohnya adalah ChatGPT dari OpenAI seharga $1, Gemini dari Google seharga 47 sen, dan Grok dari xAI seharga 42 sen. Tujuannya agar lembaga pemerintah lebih mudah mengakses kemampuan AI yang kuat dengan biaya rendah.

Kesimpulannya: Waspadai tawaran gratis. Investigasi kami terhadap komitmen Microsoft menunjukkan agenda yang lebih kompleks dan berorientasi laba. Setelah pembaruan "gratis" diinstal, pelanggan pemerintah akan terikat secara efektif karena perpindahan ke pesaing akan sulit dan mahal. Pada akhirnya, mereka terpaksa membayar biaya langganan yang lebih tinggi. Seorang mantan sales Microsoft mengatakan, "Ini berhasil melampaui apa yang pernah kami bayangkan."

Microsoft menyatakan bahwa "satu-satunya tujuan selama periode ini adalah mendukung permintaan mendesak dari pemerintah untuk meningkatkan postur keamanan lembaga federal yang terus menjadi target aktor ancaman negara yang canggih."

2. Ketergantungan pada Vendor Tunggal Meningkatkan Risiko

Dulu: Pada era cloud computing, banyak lembaga pemerintah yang mengandalkan satu vendor utama untuk kebutuhan infrastruktur mereka. Hal ini menciptakan ketergantungan yang tinggi dan mempersempit pilihan di masa depan.

Kini: Dengan AI, risiko serupa muncul. Lembaga pemerintah yang terpaku pada satu penyedia AI mungkin menghadapi kesulitan jika vendor tersebut menaikkan harga, mengubah kebijakan, atau mengalami gangguan layanan. Selain itu, ketergantungan ini juga meningkatkan risiko keamanan, karena serangan terhadap vendor tunggal dapat berdampak luas.

3. Perlunya Standar Keamanan yang Ketat

Dulu: Saat adopsi cloud computing, banyak lembaga pemerintah yang mengabaikan standar keamanan yang memadai. Akibatnya, data sensitif rentan terhadap kebocoran dan serangan.

Kini: Dengan AI, risiko keamanan semakin kompleks. Data yang digunakan untuk melatih model AI sering kali bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan ekstra. Tanpa standar keamanan yang ketat, lembaga pemerintah berisiko mengalami pelanggaran data yang serius.

Pesan untuk Masa Depan: Adopsi AI Harus Bijak

Pemerintah AS saat ini tengah berlomba-lomba untuk mengadopsi AI, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan nasional. Namun, sejarah menunjukkan bahwa adopsi teknologi yang terburu-buru tanpa pertimbangan matang dapat menimbulkan masalah besar. Para pembuat kebijakan dan lembaga pemerintah perlu belajar dari kesalahan masa lalu agar AI benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko yang tidak perlu.

"Ketika pemerintah terburu-buru mengadopsi teknologi baru tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, risikonya bukan hanya pada efisiensi, tetapi juga pada keamanan nasional."