Pentagon Rancang Hukuman Kontroversial untuk Sekutu NATO yang Tolak Dukung Perang Iran

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DOD) tengah merancang hukuman keras bagi negara-negara anggota NATO yang menolak mendukung perang Presiden Donald Trump melawan Iran. Menurut laporan Reuters yang mengutip seorang pejabat pemerintah AS tanpa nama, pemerintah federal tengah mempertimbangkan pemutusan keanggotaan Spanyol dari aliansi transatlantik serta mengevaluasi kembali klaim Inggris atas Kepulauan Falkland.

Pejabat tersebut mengungkapkan bahwa opsi-opsi tersebut tercantum dalam surat elektronik internal Pentagon. Administrasi Trump diketahui marah karena beberapa negara NATO menolak memberikan akses pangkalan atau ruang udara untuk operasi militer melawan Iran. Surat elektronik yang beredar di tingkat tertinggi DOD tersebut menyatakan bahwa hak-hak tersebut dianggap sebagai "standar minimal mutlak bagi NATO".

Jika AS benar-benar memutuskan untuk menghukum negara-negara anggota seperti Spanyol, langkah tersebut berpotensi memicu perlawanan dari anggota NATO lainnya. Seorang pejabat NATO mengatakan kepada Reuters bahwa "Piagam Pendirian NATO tidak mengatur mengenai pemutusan keanggotaan".

Menanggapi surat elektronik tersebut, Sekretaris Pers Pentagon, Kingsley Wilson, menyatakan,

"Seperti yang telah dikatakan Presiden Trump, meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak hal untuk sekutu NATO, mereka tidak mendukung kami."

"Departemen Perang akan memastikan Presiden memiliki opsi kredibel untuk memastikan sekutu kami tidak lagi menjadi macan kertas, melainkan memenuhi kewajiban mereka. Kami tidak memiliki komentar lebih lanjut mengenai pembahasan internal terkait hal ini."

Trump telah lama mengkritik NATO, bahkan sebelum perang Iran. Ia pernah mengancam keluar dari aliansi tersebut karena alasan sepele, seperti penolakan negara-negara Eropa untuk menyerahkan Greenland kepada AS. Dalam beberapa pekan terakhir, ia juga mengeluhkan ketidakmauan anggota NATO untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz. Pada tanggal 1 April, ia kembali mengatakan kepada Reuters bahwa ia "pasti dan tanpa keraguan" mempertimbangkan untuk meninggalkan NATO.

Namun, langkah tersebut kemungkinan besar memerlukan persetujuan Kongres. Trump juga harus melewati Kongres dan menggunakan wewenang presiden dalam kebijakan luar negeri, yang berpotensi menimbulkan tantangan hukum. Selain itu, tindakan hukuman terhadap sekutu sendiri dapat memicu perlawanan domestik maupun internasional. Meskipun demikian, Trump dikenal tidak menghargai aliansi jangka panjang, dan jika merasa tersinggung, ia berpotensi untuk menghancurkannya.