Penyedia Layanan Kesehatan dan Asuransi Berebut Pengaruh atas Aturan Arbitrase Undang-Undang No Surprises

Penyedia Layanan Kesehatan Lebih Sering Didengar dalam Penyusunan Aturan Arbitrase

Pemerintah federal dalam waktu dekat akan mengumumkan sejumlah perubahan pada proses arbitrase yang kontroversial dalam Undang-Undang No Surprises. Para penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi berlomba-lomba untuk memberikan masukan sebelum aturan final diterbitkan. Namun, terlihat bahwa satu pihak memiliki akses yang lebih luas kepada pejabat pemerintah.

Empat lembaga yang menyusun aturan final Independent Dispute Resolution Operations telah mengadakan 20 pertemuan dengan kelompok industri sepanjang tahun ini. Sebagian besar pertemuan dilakukan secara daring. Hanya empat pertemuan yang melibatkan perusahaan asuransi atau kelompok asosiasinya. Sementara itu, 13 pertemuan lainnya dihadiri oleh penyedia layanan kesehatan atau kelompok asosiasinya, serta tiga pertemuan lainnya melibatkan sektor lain.

Para pemangku kepentingan dapat mengajukan permohonan untuk bertemu dengan pejabat pemerintah guna menyampaikan prioritas mereka dan menyerahkan dokumen-dokumen terkait. Proses ini menjadi kesempatan bagi industri untuk memengaruhi isi aturan yang akan diberlakukan.

Perjalanan Panjang Menuju Aturan Final

Aturan final ini telah melalui proses yang panjang. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), Departemen Tenaga Kerja (Labor), Departemen Keuangan (Treasury), serta Kantor Manajemen Personalia (OPM) telah merilis versi awal aturan pada November 2023. Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain:

• Pengelompokan Klaim: Penyesuaian terhadap cara klaim dapat dikelompokkan untuk proses arbitrase.
• Transparansi Negosiasi Pra-Arbitrase: Peningkatan keterbukaan dalam tahapan negosiasi sebelum arbitrase.
• Perubahan Biaya: Penyesuaian terhadap struktur biaya yang berlaku.

Para pemangku kepentingan kini menantikan rincian lebih lanjut dari aturan final yang akan segera diterbitkan.