Trump Klaim SPLC Terlibat Penipuan untuk Balikkan Hasil Pilpres 2020

Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait tuntutan hukum terhadap Southern Poverty Law Center (SPLC), organisasi nirlaba yang dikenal sebagai pendukung anti-rasisme dan anti-ekstremisme. Dalam unggahan di platform Truth Social pada Jumat dini hari, Trump menulis, "SPLC, salah satu penipuan politik terbesar dalam sejarah Amerika, telah didakwa atas tuduhan penipuan."

Ia melanjutkan, "Ini adalah hoaks Demokrat lainnya, bersama Act Blue dan banyak lainnya." Referensi Trump terhadap Act Blue merujuk pada platform penggalangan dana bagi Partai Demokrat. Lebih lanjut, ia menegaskan, "Jika benar, Pilpres 2020 harus dihapus secara permanen dan tidak berlaku lagi!"

Namun, tidak jelas bagaimana tuntutan hukum terhadap SPLC dapat memengaruhi hasil pemilu yang telah dipastikan dimenangkan lawan politiknya.

Pengumuman dakwaan terhadap SPLC disampaikan oleh Jaksa Agung Sementara Todd Blanche pada Selasa. Blanche menuduh organisasi berbasis di Montgomery tersebut "menciptakan ekstremisme yang mereka klaim lawan dengan membayar sumber untuk memicu kebencian rasial."

Didirikan pada 1971 untuk melawan kelompok supremasi kulit putih pasca-Gerakan Hak Sipil, SPLC selama ini dikenal sebagai mitra pemerintah dalam memberantas kebencian. Organisasi ini sering berbagi data dengan penegak hukum untuk membongkar kelompok-kelompok rasis. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, SPLC semakin dianggap kontroversial di kalangan konservatif.

Para politisi dan tokoh konservatif kerap menuding SPLC memiliki bias kiri dan menjalankan agenda partisan. Tuduhan ini muncul meskipun aktivitas SPLC—seperti melacak kelompok ekstremis, mempromosikan toleransi, dan menuntut kelompok rasis—telah diakui luas sebagai upaya melindungi demokrasi.

Dakwaan terhadap SPLC mencakup 11 tuntutan, termasuk enam dakwaan penipuan kawat, konspirasi pencucian uang, serta tuduhan pemalsuan laporan bank. Para pengamat hukum menyebut dakwaan tersebut sulit dibuktikan di pengadilan.

Menanggapi tuduhan tersebut, CEO SPLC Bryan Fair menyatakan,

"Ketika kami mulai bekerja dengan informan, kami hidup dalam bayang-bayang puncak Gerakan Hak Sipil, yang menyaksikan pemboman gereja, kekerasan negara terhadap demonstran, serta pembunuhan aktivis tanpa keadilan."

Fair menambahkan,

"Tidak diragukan lagi, informasi yang kami peroleh dari informan telah menyelamatkan nyawa."

SPLC menggunakan informan untuk memantau ancaman kekerasan dalam kelompok-kelompok ekstremis. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk mencegah tindakan rasis dan melindungi masyarakat.