Trump Luncurkan Aturan Baru untuk Asuransi Kesuburan, Apa Dampaknya?

Presiden Donald Trump, yang menyebut dirinya sebagai "bapak kesuburan", mengumumkan aturan baru pada Senin (12/8) yang memungkinkan perusahaan menyediakan asuransi kesehatan terpisah untuk manfaat kesuburan, termasuk layanan in vitro fertilization (IVF).

Menurut laporan PBS, aturan ini akan menciptakan opsi asuransi tambahan yang dapat ditawarkan perusahaan kepada karyawan, mirip dengan asuransi penglihatan atau gigi. Saat ini, sebagian besar rencana asuransi kesehatan tidak mencakup IVF atau manfaat terkait kesuburan.

Namun, Trump menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah dukungan langsung terhadap IVF. "Saya harap ini dapat mengurangi jumlah pasangan yang akhirnya harus menjalani IVF, karena tantangan dapat diidentifikasi dan diatasi sejak dini," ujarnya di Ruang Oval.

"Perjalanan menuju kesuburan sangat menarik," kata Trump. "Saya sering membicarakannya dengan Oz dan Bobby," tambahnya, merujuk pada pejabat Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Mehmet Oz dan Robert F. Kennedy Jr.

Meskipun demikian, kebijakan ini menuai pertanyaan. Data dari KFF menunjukkan bahwa sekitar 25% perusahaan besar di AS sudah menyediakan manfaat kesuburan dalam paket asuransi mereka. Misalnya, 37% perusahaan dengan lebih dari 200 karyawan mencakup obat kesuburan, sementara 27% mencakup IVF.

Jika karyawan kini dapat dengan mudah memilih manfaat tambahan ini, apakah ini akan menimbulkan masalah pembiayaan? Pasalnya, mereka yang memilih asuransi tambahan ini kemungkinan besar adalah mereka yang berencana menggunakannya. Pertanyaan lain muncul: apakah kebijakan tambahan ini disubsidi oleh perusahaan? Apakah ini benar-benar dapat menekan biaya bagi mereka yang membutuhkan bantuan kesuburan?

Selain itu, dengan tingkat kelahiran di AS yang terus menurun—tercatat 710.000 lebih sedikit anak lahir pada 2025 dibandingkan puncak tertinggi pada 2007—apakah kebijakan ini tepat sasaran? Beberapa ahli demografi berpendapat bahwa lebih efektif untuk mendorong keluarga yang sudah memiliki tiga anak agar menambah satu lagi, atau mendorong pasangan muda untuk segera memiliki anak, daripada membantu pasangan yang belum memiliki anak untuk memiliki satu anak.

Meski demikian, struktur aturan ini dinilai lebih tidak memaksa dan merugikan bisnis dibandingkan alternatif lainnya. Washington Examiner melaporkan bahwa proposal ini tidak mewajibkan pemerintah federal untuk membiayai perawatan IVF, serta tidak memaksa perusahaan asuransi untuk menanggung biayanya. Sebaliknya, aturan ini akan menciptakan kategori manfaat baru yang dapat dipilih secara sukarela oleh perusahaan dan karyawan.

Aturan ini masih harus melalui masa komentar publik selama 60 hari sebelum diberlakukan. Jika disahkan, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah awal dalam mendukung akses terhadap perawatan kesuburan di AS, meskipun dampak nyatanya masih perlu dievaluasi lebih lanjut.