RUU Kripto Senat AS Hadapi Lebih dari 100 Amendemen Jelang Sidang Penting Kamis

WASHINGTON, D.C. — Komite Perbankan Senat Amerika Serikat telah menerima lebih dari 100 usulan amendemen terhadap Digital Asset Market Clarity Act atau RUU Klarifikasi Pasar Aset Digital. Laporan dari Politico menyebutkan, panel ini akan menggelar sidang penting pada Kamis (15/5) pukul 10.30 waktu setempat di Ruang 538 Gedung Kantor Senat Dirksen, Washington, D.C.

Sidang yang dijadwalkan ini akan membahas amendemen dan menentukan apakah RUU tersebut dapat diajukan ke pleno Senat untuk pemungutan suara. Jumlah amendemen yang diajukan kali ini hampir menyamai jumlah 137 amendemen yang diajukan dalam sidang yang dibatalkan pada Januari lalu, menunjukkan resistensi terhadap RUU ini tetap kuat meski pendukungnya terus mendorong untuk pemungutan suara akhir.

Draf RUU yang Semakin Panjang

RUU ini awalnya berjumlah 278 halaman saat pertama kali diusulkan pada Januari. Namun, versi terbaru yang dirilis minggu ini telah diperluas menjadi 309 halaman. Perubahan ini mencerminkan kompleksitas perdebatan seputar regulasi aset digital di Amerika Serikat.

Perdebatan Sengit Soal Stablecoin dan Imbal Hasil

Inti perdebatan terletak pada bagaimana RUU ini mengatur produk imbal hasil stablecoin—kripto yang menawarkan pengembalian kepada pemegangnya. Kelompok perbankan berargumen bahwa produk ini mengancam basis simpanan tradisional, sementara perusahaan kripto menyatakan bahwa program imbal hasil mendukung likuiditas dan aktivitas pelanggan tanpa berfungsi sebagai simpanan bank.

American Bankers Association telah mengirimkan lebih dari 8.000 surat kepada kantor-kantor Senat sejak Jumat lalu. Surat-surat ini menargetkan kompromi terkait stablecoin yang dinegosiasikan oleh Senator Thom Tillis dan Angela Alsobrooks. Kompromi tersebut melarang penerbit stablecoin membayar bunga atau imbal hasil kepada pengguna yang hanya menyimpan token secara pasif. Namun, kompromi ini tetap mempertahankan pengecualian untuk imbal hasil yang terkait dengan transaksi platform yang sebenarnya dan aktivitas pembayaran.

Senator Jack Reed dan Tina Smith mengajukan amendemen untuk memperketat standar tersebut. Mereka menargetkan produk yang memberikan imbal hasil dengan cara yang menyerupai rekening tabungan berbunga tinggi tradisional. Lobby perbankan tetap berpendapat bahwa bahasa kompromi yang ada masih membuka celah bagi platform stablecoin untuk meniru produk simpanan berimbal tinggi tanpa memenuhi persyaratan regulasi tingkat bank.

Provisi Etika dan Perlindungan Pengembang

Senator Chris Van Hollen mengajukan proposal yang melarang pejabat pemerintah senior dan keluarganya untuk memiliki atau mempromosikan bisnis terkait kripto. Permintaan ini disebut tidak dapat dinegosiasikan oleh Demokrat, terutama mengingat hubungan Presiden Trump dengan industri kripto. Namun, sponspor dari Partai Republik menolak ketentuan ini, dengan beberapa memperingatkan bahwa ketentuan etika dapat memecah koalisi yang dibutuhkan untuk kemajuan RUU.

Draf terbaru RUU ini telah memasukkan bahasa yang melindungi pengembang non-kustodial dari diklasifikasikan sebagai bisnis pengiriman uang. Perlindungan ini bahkan diberlakukan secara retroaktif untuk mencakup tindakan masa lalu.

Dampak Lebih Luas bagi Industri Kripto

CLARITY Act atau secara resmi disebut H.R. 3633 telah disahkan oleh DPR pada 17 Juli 2025 dengan suara bipartisan 294–134. Namun, RUU ini terhenti di Senat setelah dua sidang yang dibatalkan dan negosiasi stablecoin yang berlarut-larut.

Pada intinya, RUU ini bertujuan untuk menetapkan garis jurisdiksi yang jelas antara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dalam mengatur aset digital. Jika disahkan, RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi industri kripto di Amerika Serikat, yang selama ini beroperasi dalam ketidakpastian regulasi.

Para pendukung RUU ini berharap sidang Kamis mendatang dapat menjadi langkah maju yang signifikan menuju regulasi yang lebih jelas bagi aset digital di negara tersebut.