Aktivis Kritik Razia terhadap Bisnis Pijat di Bothell: Diskriminasi terhadap Perempuan Asia dan Imigran

Sebuah operasi polisi di Bothell, pinggiran kota Seattle, baru-baru ini menimbulkan kontroversi setelah lima bisnis pijat diserbu dengan tuduhan prostitusi. Namun, langkah tersebut justru menuai kecaman keras dari kelompok advokasi pekerja pijat dan imigran. Mereka menilai razia tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan kekerasan negara terhadap perempuan Asia serta pekerja imigran.

"Polisi memuji diri sendiri karena 'menyelesaikan' masalah yang sebenarnya hanya imajinasi mereka sendiri, berdasarkan gagasan seksis dan rasis. Akibatnya, pekerja pijat Asia yang menjadi korban," ujar Lee Chen dalam unjuk rasa yang digelar pada April 20 di luar Penjara Kabupaten King. Aksi tersebut diorganisir oleh Massage Parlor Organizing Project (MPOP), Whose Streets? Our Streets, Red Canary Song, dan International Migrants Alliance, sebagaimana dilaporkan oleh Northwest Asian Weekly.

Para aktivis juga menyoroti prosedur yang dianggap tidak manusiawi selama razia. "Petugas polisi tidak memperkenalkan diri dengan jelas. Tidak ada penerjemah bahasa, tidak ada penjelasan mengenai hak untuk tetap diam, dan tidak ada identifikasi terhadap hak Miranda," kata J.M. Wong, salah satu pengorganisir aksi.

Satu Penangkapan, Tanpa Dakwaan, Lima Bisnis Ditutup

Dua dari lima bisnis yang diserbu—termasuk satu yang terletak hanya beberapa meter dari kantor polisi Bothell—dimiliki oleh Lizhen Yang, menurut laporan KIRO 7. "Dia dan suaminya membantah semua tuduhan," demikian pernyataan tersebut. Hingga Senin lalu, hanya satu orang yang ditangkap, yaitu Yang, yang ditahan di King County Correctional Facility dengan tuduhan mempromosikan prostitusi dan perdagangan manusia pada 14 April. Ia dibebaskan keesokan harinya tanpa dakwaan. Saat ini, status kasusnya di sistem penjara Kabupaten King tercatat sebagai "ditutup".

Kelima bisnis pijat tersebut ditutup dengan alasan pelanggaran kode kebakaran. "Mengapa bisnis milik imigran menjadi sasaran investigasi besar-besaran oleh detektif, polisi, dan dinas pemadam kebakaran hanya karena pelanggaran kode kebakaran?" tanya MPOP dalam unggahan di Instagram. Mereka juga melaporkan bahwa selama razia, polisi "merusak kamera pengawas, menumpahkan furnitur, merusak pintu, papan nama, dan karya seni di dinding. Mereka juga menyita uang milik pekerja."

Akibatnya, para pekerja kini kehilangan mata pencaharian. Polisi belum memberikan informasi apakah atau kapan kelima bisnis tersebut dapat dibuka kembali. MPOP menekankan bahwa razia semacam ini "tidak membantu pekerja", yang mungkin mengalami trauma akibat interaksi dengan polisi, kehilangan barang-barang mereka sebagai barang bukti, serta menghadapi ancaman deportasi. "Ini bagian dari sistem yang membungkam dan mengkriminalisasi pekerja yang seharusnya 'diselamatkan'," tegas mereka.

Pola yang Lebih Besar: Kriminalisasi terhadap Pekerja Imigran

MPOP juga menilai bahwa razia di Bothell merupakan bagian dari pola yang lebih luas, yaitu "anti-perdagangan yang represif". Dalam pendekatan ini, eksploitasi—baik nyata maupun yang hanya diduga—bukan diatasi melalui perlindungan hak pekerja dan imigran, melainkan melalui kekerasan polisi, pemindahan pekerja, dan penutupan bisnis imigran. Seringkali, operasi semacam ini melibatkan kerja sama dengan lembaga seperti Department of Homeland Security dan Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Seorang jurnalis pernah menulis secara mendalam tentang operasi serupa satu dekade lalu. Pada saat itu, otoritas Kabupaten King mengumumkan operasi tersebut seolah-olah mereka telah membongkar jaringan perdagangan internasional seks.