Alat Survei untuk Kontrol Perbatasan Diterapkan terhadap Warga Amerika

Teknologi Pengawasan Beralih Sasaran ke Warga Amerika

Sejarah menunjukkan bahwa setiap alat atau kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk menangani suatu krisis akan segera digunakan terhadap masyarakat umum. Hal ini juga terjadi pada pengawasan perbatasan dan penindakan terhadap imigrasi ilegal. Teknologi surveilans yang awalnya diklaim untuk menegakkan hukum imigrasi kini justru diterapkan terhadap warga Amerika sendiri.

Data Pribadi Warga dalam Jangkauan Agen Federal

Menurut laporan The Wall Street Journal yang ditulis oleh Shane Shifflett dan Hannah Critchfield, pemerintah AS telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk membangun sistem yang memungkinkan agen federal mengakses data pribadi warga Amerika. Mulai dari alamat rumah dan tempat kerja, akun media sosial, informasi kendaraan, riwayat penerbangan, catatan penegakan hukum, hingga data pergerakan harian warga.

Seorang warga negara bernama Liz McLellan dari Maine menjadi contoh nyata dampak dari sistem ini. Ia memotret agen federal yang terlibat dalam operasi penindakan imigrasi. Tak lama setelah itu, agen tersebut mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Ini peringatan. Kami tahu Anda tinggal di sini." McLellan merasa terancam, padahal ia memiliki hak untuk merekam aktivitas agen di ruang publik. Menurut Freedom Forum, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk merekam petugas pemerintah saat mereka menjalankan tugas resmi di tempat umum, seperti jalan atau taman. Hak ini dilindungi oleh kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Pemerintah Mencoba Menghentikan Aktivitas yang Sah

Meskipun pemerintah berargumen bahwa publikasi informasi tentang agen dapat menghambat operasi, aktivitas tersebut tetap dilindungi secara hukum. Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) menekankan bahwa pejabat pemerintah tidak memiliki kekebalan khusus dari "doxxing". Justru, karena kekuasaan yang mereka miliki, masyarakat perlu memiliki kebebasan untuk mengkritik dan mengungkap informasi yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas.

Dalam kasus McLellan, agen federal menggunakan sistem yang awalnya dirancang untuk melawan imigrasi ilegal untuk mengidentifikasi dirinya dan mendatangi rumahnya. Laporan The Wall Street Journal juga mengungkapkan bahwa sistem pengawasan berteknologi tinggi yang dibangun untuk melacak dan mendeportasi orang tanpa izin kini dapat diakses oleh ribuan agen federal di seluruh negeri. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mengakses data lebih dari 300 juta orang, termasuk warga negara Amerika.

ICE Memiliki Akses terhadap Data 75% Warga Dewasa

Sebuah laporan dari Georgetown Law Center on Privacy and Technology berjudul American Dragnet: Data-Driven Deportation in the 21st Century mengungkapkan betapa luasnya jangkauan sistem pengawasan ini. Pada tahun 2022, ditemukan bahwa:

• ICE telah memindai foto SIM dari 1 dari 3 orang dewasa di AS.
• ICE memiliki akses terhadap data SIM dari 3 dari 4 orang dewasa.
• ICE melacak pergerakan pengemudi di kota-kota yang dihuni oleh 3 dari 4 orang dewasa.
• Sistem ini dapat melacak keberadaan seseorang hingga tingkat akurasi yang tinggi.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang awalnya ditujukan untuk mengatasi imigrasi ilegal kini telah menjadi instrumen pengawasan massal yang berpotensi melanggar privasi jutaan warga Amerika. Data yang dikumpulkan tidak hanya digunakan untuk tujuan imigrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa pengawasan yang memadai.

"Sistem pengawasan yang dibangun untuk mengatasi imigrasi ilegal kini telah menjadi alat pengawasan massal yang berpotensi melanggar privasi jutaan warga Amerika."

Implikasi terhadap Hak Privasi dan Kebebasan Sipil

Penggunaan teknologi pengawasan yang meluas terhadap warga negara sendiri menimbulkan pertanyaan serius tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi. Meskipun pemerintah berargumen bahwa sistem ini diperlukan untuk mencegah kejahatan dan terorisme, tidak ada jaminan bahwa data yang dikumpulkan tidak akan disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.

Para ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia menyerukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi ini. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan data pribadi oleh pemerintah. Tanpa regulasi yang memadai, sistem pengawasan massal ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan kebebasan sipil di Amerika Serikat.