Debat mengenai pembangunan data center semakin sengit, terutama menyusul munculnya wacana moratorium nasional terhadap data center AI. Di tengah perdebatan ini, Holly Jean Buck, dosen asosiasi Universitas Buffalo sekaligus mantan pejabat di Office of Fossil Energy and Carbon Management Departemen Energi AS, menulis sebuah artikel di Jacobin yang memicu kontroversi.

Dalam tulisannya, Buck berargumen bahwa moratorium data center AI hanya akan menjadi kesalahan strategis besar bagi kubu kiri. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan dampak keadilan global dan konsekuensi jangka panjang sebelum mendukung larangan tersebut. Menurutnya, aktivis lingkungan dan iklim sebaiknya tidak terlalu fokus pada koalisi kiri-kanan yang tidak memiliki tujuan jangka panjang yang selaras.

Artikel Buck menuai pujian dari kalangan pemikir pro-kemakmuran seperti Matthew Yglesias, namun juga mendapat kritik tajam dari sejumlah aktivis anti-data center terkemuka, termasuk Ben Inskeep dari Citizens Action Coalition of Indiana. Untuk membahas lebih lanjut, kami mewawancarai Buck mengenai diskursus yang muncul dari tulisannya.

Apakah moratorium data center termasuk dalam kategori 'slopulisme'?

Buck menjawab dengan nada humor, "Oh tidak, saya tidak memiliki definisi pasti untuk istilah itu." Ia menjelaskan bahwa slopulisme merujuk pada populisme rendah usaha atau performatif yang lebih mengutamakan pemenuhan emosi dan kebencian terhadap elit daripada kebijakan substantif.

Menurutnya, moratorium data center yang diusulkan, seperti AI Data Center Moratorium Act yang diajukan Senator Bernie Sanders dan Wakil Rakyat Alexandria Ocasio-Cortez, memiliki nilai retorika yang kuat. Namun, dari sisi kebijakan, ia menganggapnya tidak efektif. "Mereka mungkin tidak melihatnya sebagai slopulisme, melainkan sebagai taktik negosiasi untuk menekan industri teknologi agar tidak memiliki social license," ujar Buck.

Ia menambahkan, meskipun ada unsur performatif dalam gerakan moratorium, sejarah menunjukkan bahwa kampanye untuk melarang sesuatu sementara menunggu regulasi yang lebih baik bukanlah hal baru. "Ada warisan panjang dalam advokasi semacam ini," katanya.

Mengapa koalisi kiri-kanan melawan data center gagal mencapai tujuan bersama?

Buck menjelaskan bahwa koalisi yang menentang pembangunan data center sering kali didorong oleh kepentingan yang berbeda antara kiri dan kanan. Misalnya, kelompok kanan mungkin lebih fokus pada penolakan terhadap dominasi perusahaan teknologi besar, sementara kelompok kiri lebih menekankan pada dampak lingkungan dan keadilan sosial.

Menurutnya, moratorium data center tidak serta-merta akan mendorong pembangunan energi bersih atau kebijakan sosial untuk mengatasi hilangnya lapangan kerja. "Kita tidak bisa berasumsi bahwa menghentikan data center akan secara otomatis menghasilkan transisi energi yang adil," tegas Buck.

Ia juga menyoroti bahwa koalisi semacam ini cenderung tidak stabil karena perbedaan prioritas jangka panjang. "Mereka mungkin sepakat untuk menentang data center saat ini, tetapi tidak memiliki visi yang sama tentang masa depan," tambahnya.