Jakarta — Mantan Presiden AS Joe Biden berencana mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencegah pemerintah Trump melepas rekaman percakapan pribadinya dengan penulis bayangannya, Mark Zwonitzer. Rekaman ini menjadi bukti sentral dalam investigasi penanganan dokumen rahasia oleh Biden setelah masa jabatannya sebagai wakil presiden.
Menurut laporan status gabungan yang diajukan Departemen Kehakiman AS pada Jumat (13/4), pemerintah berencana membocorkan transkrip dan rekaman audio yang telah disunting kepada Kongres dan Heritage Foundation. Lembaga konservatif tersebut menggugat untuk mendapatkan materi tersebut berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA).
Namun, Biden berencana untuk turut campur dan mencegah pembocoran tersebut. Politico melaporkan sebelumnya bahwa Biden akan melawan rilis materi tersebut.
Latar Belakang Kasus
Rekaman tersebut diperoleh oleh Jaksa Khusus Robert Hur selama menyelidiki penanganan dokumen rahasia oleh Biden. Meskipun Hur akhirnya memutuskan untuk tidak menuntut Biden, ia menggambarkan mantan presiden sebagai “pria tua yang simpatik, baik hati, namun memiliki ingatan yang buruk”.
Dalam laporannya, Hur menyebutkan bahwa Biden membaca catatan jurnal tentang informasi rahasia “hampir persis” sebanyak tiga kali. Rekaman juga menangkap ucapan Biden kepada Zwonitzer: “Saya baru saja menemukan semua dokumen rahasia di lantai bawah.”
Hur juga menulis bahwa “ingatan Biden sangat terbatas”, baik saat wawancara dengan penulis bayangannya pada 2017 maupun saat wawancara dengan kantornya pada 2023.
Kontroversi dan Tanggapan
Heritage Foundation, dalam bagian pengajuannya, menuduh tim hukum Biden melakukan “pemblokiran”. Mereka menyatakan Biden menentang pembocoran, bahkan untuk bagian transkrip yang “persis sama dengan kutipan dalam Laporan Hur”.
Sementara Departemen Kehakiman tidak akan menentang intervensi Biden, Heritage Foundation menyatakan akan melanjutkan rencana pembocoran. Mereka menilai Biden “menunggu lebih dari setahun untuk turut campur”.
Di sisi lain, juru bicara Biden, TJ Ducklo, mengatakan kepada Politico bahwa Biden “sepenuhnya bekerja sama” dengan Jaksa Khusus Hur dan memberikan rekaman dengan syarat “tidak akan dipublikasikan”.
Langkah Selanjutnya
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa jika Biden mengajukan permohonan ke pengadilan sebelum Selasa (16/4), mereka akan setuju untuk menunda pembocoran materi hingga Juni. Jika tidak, departemen tersebut berencana untuk segera merilis materi tersebut.
"Biden berusaha melindungi privasi dan integritas informasi pribadinya, meskipun pemerintah berencana membocorkannya."