Parlemen Inggris Setujui Larangan Rokok untuk Generasi Muda
Parlemen Inggris telah mengesahkan RUU Tembakau dan Vape pada Selasa (16/4). Undang-undang ini, yang pertama kali diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Rishi Sunak pada 2023, melarang siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009 untuk membeli produk tembakau secara legal. Menteri Kesehatan Inggris, Gillian Merron, menyebutnya sebagai "undang-undang bersejarah" yang akan menciptakan generasi bebas asap.
Penurunan Konsumsi Rokok Sudah Terjadi Secara Alami
Meskipun tujuan kesehatan masyarakat patut diapresiasi, pemerintah Inggris dinilai tidak perlu campur tangan. Data menunjukkan penurunan tajam konsumsi rokok di Inggris dalam satu dekade terakhir. Pada 2023, sebanyak 63,2% penduduk Inggris menyatakan tidak pernah merokok (naik dari 46,7% pada 2011). Sementara itu, tingkat perokok dewasa turun menjadi 10,6% pada 2024, dan di kalangan remaja, angkanya merosot dari 25,7% pada 2011 menjadi hanya 8,1% pada 2024.
Salah satu faktor utama penurunan ini adalah perkembangan produk nikotin alternatif yang lebih aman, seperti vape. Pemerintah Inggris sendiri mengakui bahwa vape 95% lebih tidak berbahaya dibandingkan rokok. Namun, RUU yang baru disahkan justru akan membatasi akses terhadap produk-produk ini.
Kekhawatiran atas Dampak Larangan terhadap Vape
Christopher Snowdon, Kepala Ekonomi Gaya Hidup di Institute of Economic Affairs, menyoroti potensi masalah dalam RUU ini. Ia mengatakan, "Undang-undang ini memberi pemerintah kekuasaan luas untuk mengatur vape dan produk tembakau tanpa pengawasan parlemen yang memadai."
Lebih lanjut, RUU ini memberikan wewenang kepada menteri untuk mengatur rasa, kemasan, dan iklan vape melalui peraturan sekunder, tanpa perlu persetujuan parlemen. Selain itu, larangan juga mencakup penggunaan vape di mobil dengan anak-anak, area luar tertentu seperti taman bermain, serta di sekolah dan rumah sakit.
Ancaman Pasar Gelap yang Semakin Besar
Meskipun larangan tembakau diharapkan dapat mengurangi konsumsi, banyak ahli memprediksi bahwa kebijakan ini justru akan mendorong pertumbuhan pasar gelap. Data menunjukkan penurunan tajam pendapatan pajak tembakau sebesar 10% antara Agustus 2025 hingga Januari 2026, jauh lebih cepat daripada penurunan jumlah perokok. Pada periode 2021-2024, pembelian rokok di pasar legal turun sebesar 45,5%, sementara jumlah perokok hanya berkurang 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar gelap sudah mulai memenuhi kebutuhan para perokok.
Menurut laporan KPMG yang disusun untuk Philip Morris International, sekitar satu dari empat rokok yang dihisap di Inggris berasal dari pasar ilegal.
Tantangan Hukum terhadap RUU Tembakau dan Vape
RUU ini kini menghadapi tantangan hukum. Firma hukum Sentinel Legal telah mengajukan gugatan terhadap legalitas larangan tersebut di Pengadilan Tinggi Inggris. Gugatan tersebut menyatakan bahwa larangan ini bertentangan dengan Pasal 8 (hak privasi) dan Pasal 1 Protokol 1 (perlindungan properti) dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Selain itu, Sentinel Legal juga berargumen bahwa larangan ini menciptakan diskriminasi dengan memberikan hak berbeda bagi dua kelompok dewasa.
Sam Ward, Direktur Sentinel Legal, menyatakan dalam siaran persnya, "Kami mengajukan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah memiliki hak untuk membatasi kebebasan individu dengan cara ini?"