Korporasi Pribumi Alaska Terus Kerja Sama dengan ICE Meski Tekanan Publik

Tekanan Publik Menghentikan Kontrak ICE di Beberapa Suku

Pada Desember 2025, suku Prairie Band of Potawatomi menarik diri dari kontrak senilai $30 juta dengan Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan memberhentikan eksekutif yang menyepakati perjanjian tersebut. Keputusan ini diambil setelah anggota suku menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kerja sama dengan lembaga imigrasi yang kontroversial itu.

Pada Januari 2026, suku Oneida Nation of Wisconsin juga mengakhiri kontrak senilai lebih dari $6 juta dengan ICE dan mengganti kepala kelompok bisnisnya. Dua kasus ini menunjukkan pola yang sama: tekanan publik dari anggota suku berhasil memaksa divestasi dari mesin deportasi massal pemerintahan Presiden Donald Trump.

Korporasi Pribumi Alaska Tetap Bertahan dengan Kontrak ICE

Namun, tidak semua organisasi suku mengikuti langkah tersebut. Di Alaska, Korporasi Pribumi (Native Corporations) justru terus mempertahankan kontrak dengan ICE, meskipun ada tuntutan serupa untuk menghentikan kerja sama. Salah satu contohnya adalah Bering Straits Native Corporation (BSNC), yang memiliki anak perusahaan Paragon Professional Services dengan kontrak senilai $88 juta dengan ICE.

Kontrak tersebut mencakup pekerjaan di East Montana Detention Center di El Paso serta layanan transportasi bagi imigran yang ditahan di Newark, New York, Baltimore, dan Boston. Lebih dari 470 pemegang saham BSNC telah menandatangani petisi untuk mendesak korporasi menghentikan kerja sama dengan ICE. Namun, dewan direksi hingga kini belum memberikan tanggapan resmi.

Perbedaan Struktur Hukum Menjadi Penyebab Utama

Menurut Ann Tweedy, profesor hukum suku federal di Universitas Mississippi, perbedaan utama terletak pada struktur hukum masing-masing entitas. Suku Prairie Band of Potawatomi dan Oneida Nation merupakan pemerintah suku yang pemimpinnya bertanggung jawab kepada anggota suku. Masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban melalui rapat dewan atau pemungutan suara.

Sebaliknya, Korporasi Pribumi Alaska seperti BSNC bukanlah pemerintah suku, melainkan perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) tahun 1971. Dewan direksi mereka tunduk pada kewajiban fidusia untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, bukan pada nilai-nilai komunitas.

"Masyarakat Pribumi memahami penindasan. Kami pernah diusir dari tanah leluhur, dikurung di sekolah asrama, dan dipaksa tinggal di reservasi. Kami tidak bisa — dan tidak seharusnya — mengambil keuntungan dari penindasan terhadap orang lain."
Levi Rickert, warga suku Prairie Band of Potawatomi

ANCSA: Dari Perlindungan Menuju Orientasi Keuntungan

Menurut Tweedy, Alaska Native Claims Settlement Act diciptakan dengan tujuan asimilasi, yaitu mengubah suku-suku Pribumi menjadi entitas korporat. "Ide bahwa mereka tidak boleh bertindak sebagai suku memang sudah tertanam dalam ANCSA," ujarnya.

Perbedaan ini menciptakan jurang pemisah antara harapan masyarakat dan tindakan korporasi. Sementara pemerintah suku di wilayah utama Amerika Serikat (Lower 48) memiliki akuntabilitas langsung kepada anggotanya, korporasi Pribumi Alaska lebih terpisah dari pemegang sahamnya. Hal ini membuat sulit bagi masyarakat untuk mendesak perubahan kebijakan.

Apakah BSNC Akan Berubah?

Meskipun tekanan terus meningkat, BSNC sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan kontrak dengan ICE. Struktur korporat yang ada saat ini memungkinkan dewan direksi untuk mengabaikan tuntutan pemegang saham, selama keputusan tersebut dianggap menguntungkan secara finansial.

Bagi banyak korporasi publik, kewajiban utama adalah menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Namun, korporasi suku biasanya memiliki tanggung jawab tambahan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, BSNC tampaknya lebih mengutamakan aspek komersial daripada nilai-nilai komunitas.

Hingga saat ini, perdebatan mengenai etika kerja sama dengan ICE di kalangan korporasi Pribumi Alaska masih berlangsung. Sementara itu, BSNC terus melanjutkan operasinya tanpa perubahan signifikan.