Walmart, Amazon, dan McDonald’s kerap menjadi sasaran kritik Demokrat karena karyawannya menerima bantuan Medicaid. Alasannya sederhana: program ini ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Lantas, mengapa pekerja di perusahaan menguntungkan justru berpenghasilan pas-pasan? Senator Bernie Sanders bahkan menyebut keluarga Walton, pemilik Walmart, sebagai penerima corporate welfare dari pemerintah federal.
Argumen ini terdengar masuk akal, namun sesungguhnya keliru dan bertentangan dengan visi progresif mengenai kesejahteraan sosial. Sayangnya, Demokrat kini tengah mempertimbangkan untuk menjadikan konsep corporate welfare yang tidak koheren ini sebagai kebijakan perpajakan.
Di New Jersey dan Colorado, legislator tengah mendorong penerapan denda bagi perusahaan yang karyawannya bergantung pada Medicaid. Tujuannya untuk menambah dana program tersebut. Negara bagian lain pun mungkin akan mengikuti jejak mereka. Namun, langkah ini justru berisiko merugikan pekerja berpenghasilan rendah dan memperkuat sistem asuransi kesehatan berbasis pemberi kerja yang selama ini dikritik kaum progresif.
Medicaid Bukanlah Corporate Welfare
Terdapat dua masalah utama dalam kritik populer yang menyebut Medicaid sebagai corporate welfare. Pertama, tidak ada dasar yang kuat untuk klaim bahwa program ini membantu perusahaan besar dengan membiarkan mereka membayar upah rendah kepada karyawan. Bahkan, Amerika baru saja menjalani eksperimen skala besar yang membuktikan sebaliknya.
Pada 2014, Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau (ACA) menawarkan dana Medicaid tambahan kepada negara bagian untuk mencakup jutaan pekerja yang sebelumnya tidak memenuhi syarat. Hal ini memberi para peneliti kesempatan untuk mempelajari dampak ekonomi Medicaid dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perluasan program di berbagai negara bagian. Hasilnya, tidak satupun studi menemukan bahwa perluasan Medicaid menyebabkan perusahaan memotong upah karyawan.
Lebih jauh, tidak ada alasan teoretis yang mendukung klaim bahwa asuransi kesehatan publik akan menekan upah. Justru sebaliknya, ekonomi kesejahteraan konvensional menunjukkan bahwa pekerja akan memiliki posisi tawar lebih kuat, bukan sebaliknya. Ketika pekerja tidak perlu khawatir kehilangan akses terhadap makanan atau perawatan medis saat menganggur, mereka dapat menolak pekerjaan dengan upah rendah dan menunggu tawaran yang lebih baik.
Jadi, program seperti Medicaid dan kupon makanan sebenarnya membantu pekerja, bukan perusahaan. Menyatakan sebaliknya bukan hanya tidak akurat, tetapi juga berisiko secara politik. Jika Anda mengatakan kepada pekerja bahwa perusahaan tempat mereka bekerja mengambil untung dari bantuan pemerintah, Anda justru memperkuat persepsi bahwa sistem saat ini tidak adil — padahal kenyataannya tidak demikian.
Denda terhadap Perusahaan: Solusi yang Salah
Rencana untuk mengenakan denda kepada perusahaan yang karyawannya menerima Medicaid adalah kebijakan yang buruk. Pertama, denda ini akan meningkatkan biaya operasional perusahaan, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk memangkas pekerjaan atau mengurangi jam kerja karyawan. Kedua, denda ini tidak menyelesaikan akar masalah: rendahnya upah dan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau.
Sebagai gantinya, solusi yang lebih efektif adalah meningkatkan upah minimum dan memperluas akses terhadap asuransi kesehatan swasta atau publik yang terjangkau. Kebijakan ini akan memberikan dampak positif langsung kepada pekerja, tanpa memberatkan perusahaan atau menciptakan distorsi pasar.
"Program seperti Medicaid dan kupon makanan sebenarnya membantu pekerja, bukan perusahaan. Menyatakan sebaliknya bukan hanya tidak akurat, tetapi juga berisiko secara politik."
Demokrat perlu menyadari bahwa kritik mereka terhadap corporate welfare justru dapat merugikan kelompok yang mereka bela. Alih-alih menyalahkan perusahaan, lebih baik fokus pada reformasi sistemik yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menciptakan kebijakan yang kontraproduktif.