Pemerintah AS Setuju: Ayam Bakar Bisa Dibeli dengan Dana SNAP, Tapi dengan Konsekuensi Rp2.700 Triliun Pemotongan

Aturan bantuan pangan atau food stamps di Amerika Serikat selama ini membatasi penerima untuk membeli makanan siap saji di supermarket. Meskipun roti, daging, ikan, pisang, dan hampir semua bahan makanan mentah diperbolehkan, makanan siap santap seperti ayam panggang, makaroni keju, atau kentang tumbuk yang diletakkan di rak penghangat tidak termasuk dalam daftar yang diizinkan.

Menurut Departemen Pertanian AS, hampir 80% rumah tangga penerima bantuan SNAP memiliki anak, lansia, atau penyandang disabilitas. Kelompok ini sangat membutuhkan akses terhadap makanan siap saji yang terjangkau dan praktis. Namun, hingga saat ini, pilihan tersebut tetap tidak tersedia.

Kabar baik datang pada Kamis (11/5) ketika Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui amendemen dalam paket Farm Bill senilai $390 miliar yang memperluas definisi makanan untuk mencakup ayam panggang siap saji. Sayangnya, makanan siap santap lainnya tidak masuk dalam daftar tersebut. Amendemen ini sebelumnya pernah diusulkan sebagai rancangan undang-undang terpisah bernama Hot Rotisserie Chicken Act oleh sekelompok senator dari berbagai partai pada awal bulan ini.

Meskipun rancangan undang-undang ini masih harus melalui proses di Senat, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Farm Bill dengan suara mayoritas partai, yaitu 224 lawan 220. Hanya 14 anggota Partai Demokrat yang bergabung dengan rekan-rekan mereka dari Partai Republik untuk mendukungnya.

Di balik kebijakan yang tampaknya menguntungkan penerima SNAP ini, terdapat konsekuensi besar: pemotongan anggaran program SNAP senilai $187 miliar selama lima tahun ke depan. Kebijakan ini dinilai tidak adil oleh sebagian besar anggota Partai Demokrat karena akan membebani masyarakat miskin.

Sebagian pihak mempertanyakan alasan di balik kebijakan ini. Mengapa ayam panggang diizinkan sementara makanan siap santap lainnya tidak? Selain itu, pemotongan anggaran yang begitu besar juga menuai kritik keras. Pasalnya, 75% rumah tangga penerima SNAP hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga kebijakan ini dapat semakin menyulitkan akses mereka terhadap pangan.

Kontroversi ini menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam program bantuan sosial selalu memiliki dampak yang kompleks, baik dari sisi kemanfaatan maupun keadilan sosial.