Pengadilan AS Tolak Permohonan Penyegelan Keluhan dalam Kasus Investasi Pendidikan di Tiongkok

Hakim Ketua James Boasberg dari Pengadilan Distrik Columbia (D.D.C.) pada Jumat (hari ini) menolak permohonan penggugat untuk menyegel keluhan dalam kasus Shofner v. Shenyang Dadong District People's Court. Kasus ini terkait dengan proyek investasi pendidikan dini di Shenyang, Tiongkok, yang melibatkan klaim berdasarkan Foreign Sovereign Immunities Act, Alien Tort Statute, dan Torture Victim Protection Act.

Penggugat mengajukan keluhan berisi delapan halaman yang dipublikasikan di sistem pengadilan. Namun, mereka juga mengajukan permohonan untuk menyegel versi lengkap keluhan beserta dokumen pendukungnya. Alasannya, keluhan tersebut dianggap mengandung informasi sensitif terkait keselamatan pribadi, prosedur hukum internasional, dan kasus yang melibatkan entitas pemerintah asing.

Hakim Boasberg menyatakan bahwa permohonan tersebut memiliki dua kelemahan utama. Pertama, ruang lingkup informasi yang disembunyikan jauh lebih luas daripada yang diklaim penggugat. Kedua, ancaman yang dikhawatirkan penggugat—seperti intimidasi dari pihak tergugat—tidak dapat dicegah dengan penyegelan dokumen.

Menurut hakim, prosedur standar untuk melindungi informasi sensitif adalah dengan mengajukan satu keluhan operasional yang dipublikasikan dengan redaksi terbatas, sementara versi lengkapnya diserahkan secara tertutup untuk ditinjau pengadilan. Namun, penggugat justru mengajukan keluhan singkat delapan halaman di sistem publik, yang tidak memuat detail substantif dan hanya merujuk pada dokumen tertutup berisi lebih dari 300 halaman.

Dampak praktis dari permohonan ini, kata hakim, hampir setara dengan menyegel seluruh keluhan operasional. Selain itu, penggugat mengklaim memerlukan penyegelan untuk melindungi diri dari ancaman yang diduga berasal dari tergugat. Namun, hakim menegaskan bahwa tergugat berhak mengetahui isi keluhan yang diajukan terhadap mereka selama proses litigasi berlangsung.

Hakim juga mengakui bahwa beberapa kepentingan penggugat, seperti alamat tempat tinggal dan detail transaksi keuangan, memiliki dasar hukum untuk dirahasiakan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan melalui redaksi terbatas pada bagian tertentu dalam keluhan yang dipublikasikan, bukan dengan menyegel seluruh dokumen.

Dokumen yang dimohonkan untuk disembunyikan, lanjut hakim, bukan sekadar lampiran atau bagian kecil yang sensitif, melainkan keluhan operasional itu sendiri—dokumen yang menjadi dasar kewenangan pengadilan dan menentukan arah litigasi. Dengan demikian, permohonan penggugat tidak memenuhi standar transparansi hukum yang diharapkan.