Perusahaan Harus Tolak Ancaman Trump: Tarif Ilegal dan Kewajiban kepada Pemegang Saham

Dalam wawancara langsung di Squawk Box CNBC awal pekan ini, Presiden Donald Trump ditanya mengenai laporan bahwa perusahaan seperti Apple dan Amazon tidak mengajukan permohonan pengembalian tarif yang telah mereka bayar selama setahun terakhir. Tarif tersebut dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Agung AS.

Trump menanggapi, "Saya pikir itu brilian jika mereka tidak melakukannya. Jika mereka tidak melakukannya, saya akan mengingat mereka." Ucapan ini bukan sekadar gertakan negosiasi, melainkan sinyal terbuka bahwa perusahaan yang melepaskan haknya akan 'diingat' sebagai bentuk loyalitas simbolis. Padahal, pemerintah telah memungut sekitar $166 miliar dari importir AS melalui tarif ilegal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Perusahaan-perusahaan yang patuh terhadap keputusan hukum justru mengambil sikap yang bertentangan dengan pemerintah. Meskipun demikian, ancaman Trump yang tersirat jelas: mereka yang menggunakan hak hukum mereka mungkin juga akan 'diingat', tetapi tidak dengan pujian.

Mengingat ketegangan geopolitik dan berbagai kontroversi yang melibatkan pemerintahan saat ini, insiden ini mudah terlewatkan. Namun, keputusan perusahaan yang terdampak tarif ilegal ini layak untuk diperhatikan. Tarif yang diberlakukan tahun lalu dan memengaruhi perdagangan AS dengan hampir seluruh negara di dunia akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan suara 6-3 pada Februari lalu.

Meski keputusan hukum sangat jelas, tidak sulit membayangkan mengapa sebuah perusahaan mungkin mempertimbangkan untuk tetap berada di pihak yang berkuasa. Pemerintahan Trump dikenal aktif campur tangan dalam urusan bisnis swasta, mulai dari merger, regulasi, hingga bailout atau bahkan kepemilikan langsung. Namun, ancaman tidak langsung Trump ini harus ditolak tegas oleh perusahaan.

Mengabaikan pengembalian jutaan atau miliaran dolar yang seharusnya dikembalikan tidak hanya melanggar kewajiban fidusia kepada pemegang saham, tetapi juga merugikan citra merek. Banyak perusahaan menaikkan harga untuk menutupi biaya tarif. Dengan tidak menuntut pengembalian, perusahaan secara tidak langsung mengatakan kepada konsumen: "Kami menaikkan harga karena biaya yang sekarang kami pilih untuk tidak klaim kembali, karena presiden akan terkesan jika kami tidak melakukannya."

Sebagai perbandingan, Costco mengambil sikap tegas dengan menuntut pengembalian tarif. Pada November 2025, jauh sebelum putusan Mahkamah Agung, perusahaan ritel ini menggugat pemerintah federal dengan tuduhan tarif ilegal. Mereka meminta pengadilan untuk memerintahkan pengembalian penuh beserta bunga atas semua tarif yang telah dibayarkan. Eksekutif Costco menyatakan akan mengalihkan pengembalian dana tersebut kepada pelanggan melalui "harga lebih rendah dan nilai lebih baik". Meskipun pernyataan ini masih bersifat umum, perusahaan berkomitmen untuk transparan dalam prosesnya.

Keputusan Costco menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan integritas sambil tetap mematuhi hukum. Di tengah tekanan politik, pilihan ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang kepercayaan konsumen dan tanggung jawab kepada pemegang saham.