Perusahaan Teknologi Raksasa Ini Dorong Kembalinya Wajib Militer di AS

Palantir: Wajib Militer Kembali Dilaksanakan untuk Kesetaraan Risiko Perang

Perusahaan teknologi militer Palantir mendesak masyarakat Amerika Serikat untuk serius mempertimbangkan pengembalian sistem wajib militer. Menurut mereka, sistem angkatan bersenjata sukarela tidak lagi adil karena hanya segelintir warga yang menanggung risiko dan biaya perang.

Melalui manifesto bertajuk The Technological Republic, yang dirilis pada Sabtu (19/4/2026), Palantir menyatakan bahwa elite teknologi memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi dalam pertahanan nasional. Dokumen ini merupakan ringkasan dari buku karya Alexander C. Karp (CEO Palantir) dan Nicholas W. Zamiska, yang akan diterbitkan pada 2025.

Teknologi sebagai Alat Pertahanan, Bukan Sekadar Aplikasi

Manifesto Palantir menekankan bahwa perusahaan teknologi, khususnya di Silicon Valley, berutang budi kepada negara yang memungkinkan mereka berkembang. Mereka menilai bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus terlibat aktif dalam pertahanan nasional sebagai bentuk balas jasa.

"Lembah Silikon berutang moral kepada negara yang telah memungkinkan keberhasilan mereka. Para insinyur elite memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan bangsa," tulis Palantir dalam manifesto.

Kritik terhadap Budaya Konsumerisme Teknologi

Dokumen ini juga menyoroti apa yang dianggap Palantir sebagai "kemerosotan budaya" akibat terlalu fokus pada aplikasi konsumen yang tidak membawa manfaat strategis. Mereka mempertanyakan apakah iPhone benar-benar pencapaian terbesar peradaban manusia, ataukah hanya bentuk dekadensi.

• "Email gratis tidak cukup," kata Palantir, menekankan bahwa teknologi harus lebih dari sekadar produk yang disukai masyarakat.
• Mereka mendorong pengembangan senjata otonom, AI untuk keamanan dalam negeri, dan sistem pengawasan yang lebih ketat.

Kontroversi dan Hubungan dengan Pemerintah

Palantir dikenal sebagai penyedia teknologi untuk operasi militer, termasuk di Gaza, serta sistem pengawasan di kota-kota AS. Baru-baru ini, perusahaan ini juga terlibat dalam proyek pengawasan wajah untuk Thorn, organisasi yang mengkampanyekan pemindaian AI wajib terhadap komunikasi untuk melindungi anak-anak.

"Teknologi harus digunakan untuk keamanan, bukan hanya untuk kenyamanan," tegas Palantir.

Reaksi Publik dan Kritik terhadap Manifesto

Publik bereaksi beragam terhadap manifesto ini. Beberapa menilai sebagai ultranasonalisme yang berlebihan, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk distorsi hubungan antara perusahaan swasta dan pemerintah.

• Seorang pengguna X (@qirtaiba) berkomentar: "Tesisnya sederhana: Silicon Valley harus berhenti membangun aplikasi dan mulai membangun senjata."
• Kritik juga muncul terhadap penggunaan teknologi Palantir dalam operasi militer dan pengawasan, yang dianggap melanggar prinsip-prinsip liberalisme.

Implikasi bagi Masa Depan Pertahanan AS

Jika manifesto ini diimplementasikan, hal ini dapat mengubah lanskap pertahanan AS dengan mengintegrasikan lebih dalam teknologi swasta dalam sistem keamanan nasional. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang etika dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan korporasi.

Palantir sendiri telah lama menjadi kontroversi karena keterlibatannya dalam proyek-proyek militer dan pengawasan. Dengan manifesto ini, mereka secara terbuka menyatakan posisi politiknya yang mendukung militerisasi teknologi dan penguatan negara melalui korporasi.