Putusan Mahkamah Agung tentang UU Hak Suara Mengekspos Keretakan Demokrasi Amerika

MEMPHIS, Tennessee — Willie Simon berdiri di depan motel tempat Rev. Martin Luther King, Jr. dibunuh pada tahun 1968, kini menjadi museum yang didedikasikan bagi Gerakan Hak-Hak Sipil. Hari-hari setelah Mahkamah Agung AS melemahkan salah satu pasal penting dalam Undang-Undang Hak Suara (Voting Rights Act), Simon merasa cemas bukan hanya terhadap nasib warga Amerika berkulit hitam seperti dirinya, tetapi juga terhadap masa depan demokrasi negara yang tampaknya semakin tidak stabil.

Simon, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Shelby County, Tennessee, menyatakan bahwa mayoritas konservatif di Mahkamah Agung telah menetapkan preseden berbahaya: “Jika Anda bukan bagian dari kelompok yang berkuasa, mereka bisa menghapus kami begitu saja.”

Dengan melemahnya ketentuan yang mewajibkan negara bagian menggambar ulang distrik kongres untuk memberikan kesempatan bagi minoritas dalam menentukan wakil mereka, Mahkamah Agung justru mempercepat konflik redistrik yang telah memanas. Partai Demokrat dan Republik saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan politik, meninggalkan tradisi demokrasi yang selama ini dijaga. Beberapa negara bagian yang dikuasai Partai Republik telah menjadwalkan sidang redistrik minggu ini untuk menghapus distrik kongres yang kini diwakili oleh anggota Partai Demokrat. Lebih banyak negara bagian diperkirakan akan mengikuti langkah serupa.

Ini merupakan contoh terbaru bagaimana eksperimen demokrasi Amerika telah didorong hingga titik puncak keretakan dalam satu dekade terakhir sejak Donald Trump berkuasa. Retorika ekstrem kini menjadi hal yang lumrah. Kekerasan politik meningkat tajam, disertai serangkaian pembunuhan politik. Lima tahun setelah serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS, sekutu Trump berusaha memanfaatkan narasi palsu tentang kecurangan pemilu untuk mengubah sistem pemilu.

Aturan dan norma yang selama ini menjaga stabilitas negara kini telah runtuh, digantikan oleh persaingan kekuasaan tanpa batas. “Saya tidak pernah percaya kita sedang dalam perang saudara, tetapi perang redistrik dan putusan Mahkamah Agung terbaru justru tidak membuat Amerika lebih bersatu,” kata Matt Dallek, pakar politik dari Universitas George Washington. “Putusan ini semakin mempercepat polarisasi dan suasana saling curiga di kedua belah pihak.”

Trump picu konflik redistrik
Konflik seputar redistrik dimulai tahun lalu ketika Trump mendesak Partai Republik untuk menggambar ulang peta kongres guna mengurangi risiko kehilangan kendali atas DPR AS dalam pemilu pertengahan November. Langkah ini tidak biasa karena redistrik biasanya hanya dilakukan sekali dalam satu dekade setelah sensus penduduk untuk menyesuaikan perubahan populasi. Namun, pada tahun 2019, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengadilan federal tidak dapat mencegah praktik gerrymandering partisan, dan Trump melihat celah untuk mendorong batasan tersebut.

Setelah negara bagian yang dipimpin Partai Republik seperti Texas mulai mengubah garis distrik, negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat seperti California membalas. Konflik ini sempat mencapai titik impas hingga mayoritas konservatif Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang dinanti-nantikan dalam kasus Louisiana v. Callais.

Mahkamah Agung melemahkan hambatan nasional terakhir terhadap gerrymandering — ketentuan dalam UU Hak Suara yang mewajibkan negara bagian dengan mayoritas penduduk kulit putih dan minoritas ras lainnya yang memiliki pola pemungutan suara berbeda untuk menggambar distrik yang memberikan kesempatan bagi minoritas dalam memilih wakil mereka. Putusan ini membuka pintu baru bagi konflik politik yang lebih luas.

Di Tennessee, Partai Republik berencana menghapus satu-satunya distrik kongres yang dimenangkan Partai Demokrat, yang mayoritas penduduknya berkulit hitam dan berlokasi di Memphis, dengan membaginya ke dalam distrik-distrik lain. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh politik minoritas dan mengukuhkan dominasi Partai Republik di tingkat lokal maupun nasional.