Konferensi RightsCon, acara tahunan terbesar di dunia yang membahas hak digital, dibatalkan secara mendadak oleh pemerintah Zambia. Pembatalan ini diduga akibat tekanan diplomatik dari pemerintah China, yang keberatan dengan kehadiran pembicara dari masyarakat sipil Taiwan dalam daftar acara.

Menurut pernyataan resmi dari penyelenggara, Access Now, pembatalan terjadi hanya lima hari sebelum acara digelar. Padahal, RightsCon membutuhkan persiapan bertahun-tahun dengan koordinasi intensif antara penyelenggara dan negara tuan rumah. Ribuan peserta dari berbagai negara sudah bersiap untuk hadir di Zambia.

Sejumlah pembicara yang direncanakan hadir antara lain Jo-Fan Yu, CEO Taiwan Network Information Center, dan E-Ling Chiu, Direktur Amnesty International Taiwan. China secara tegas menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan kerap menekan negara lain untuk tidak mengakui kedaulatan Taiwan.

Tekanan Diplomatik dari China

Dalam postingan blog yang diterbitkan pada Jumat, Access Now mengungkapkan bahwa pada 27 April, satu hari setelah pemerintah Zambia secara resmi mendukung RightsCon, mereka menerima telepon dari Kementerian Teknologi Zambia. Dalam panggilan tersebut, pemerintah Zambia menyampaikan bahwa diplomat China menekan pemerintah Zambia karena keberatan atas partisipasi masyarakat sipil Taiwan yang akan hadir secara langsung.

Access Now menyatakan bahwa mereka segera menanggapi dengan tegas dan membuka komunikasi dengan peserta dari Taiwan untuk memastikan keselamatan mereka. Meskipun informasi yang diterima masih terbatas, mereka tetap yakin dapat menyelesaikan masalah ini dengan pemerintah Zambia.

Alasan Pembatalan yang Kontroversial

Setelah Zambia menghubungi Access Now, pemerintah setempat memposting surat resmi di Facebook dan mengirimkannya melalui WhatsApp. Dalam surat tersebut, pembatalan disebutkan sebagai kebutuhan untuk melakukan pengungkapan informasi kritis terkait tema diskusi yang akan dibahas. Alasan tersebut dinyatakan sebagai upaya untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai nasional Zambia dan kepentingan publik yang lebih luas.

Namun, Access Now menegaskan bahwa pembatalan acara sebesar RightsCon hanya seminggu sebelum pelaksanaan adalah hal yang mustahil. Mereka menjelaskan bahwa persiapan acara ini membutuhkan lebih dari satu tahun untuk mengkoordinasikan ribuan peserta dan lebih dari 500 sesi diskusi.

Meskipun surat resmi pemerintah Zambia menggunakan bahasa yang samar, Access Now tetap menegaskan bahwa tekanan dari China adalah faktor utama di balik pembatalan ini. Mereka juga menyoroti bahwa tindakan ini menunjukkan upaya sistematis untuk membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat sipil dalam forum internasional.

Sumber: 404 Media