Hakim Agung Neil Gorsuch: Mahkamah Agung AS Berkinerja Baik Meski Kritik Meningkat

Hakim Agung Neil Gorsuch dari Mahkamah Agung Amerika Serikat (SCOTUS) baru-baru ini berbincang dengan Nick Gillespie dari My Reason mengenai buku barunya yang berjudul Heroes of 1776: The Story of the Declaration of Independence, yang ditulis bersama Janie Nitze. Selain itu, pembicaraan juga menyentuh isu-isu terkait tugas utama Gorsuch sebagai hakim agung.

Dalam wawancara tersebut, Gorsuch menyoroti dua poin utama yang menarik perhatian publik. Pertama, mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung yang semakin menurun. Gorsuch justru menegaskan bahwa Mahkamah Agung telah menjalankan fungsinya dengan baik. Ia menyatakan,

"Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang cukup baik."

Gorsuch sendiri sering kali menunjukkan sikap yang tidak sejalan dengan label ideologis konservatif. Misalnya, dalam persoalan keadilan pidana, ia sering bersanding dengan hakim liberal Sonia Sotomayor, sementara ia kerap berbeda pendapat dengan hakim konservatif Samuel Alito. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Mahkamah Agung tidak bisa hanya dilihat dari sudut konservatif versus liberal semata.

Kedua, Gorsuch membahas mengenai hak-hak yang tidak tercantum dalam Konstitusi AS. Meskipun Konstitusi menjamin sejumlah hak dasar seperti kebebasan berbicara dan hak memiliki senjata, Amendemen Kesembilan menyatakan bahwa hak-hak lain yang tidak tercantum tetap dimiliki rakyat. Gorsuch menyatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya dipahami sebagai proyek toleransi, di mana setiap individu memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan tanpa campur tangan pemerintah.

"Ini adalah gagasan bahwa Anda berhak menjalani hidup Anda dan mengejar kebahagiaan, begitu juga dengan saya. Dan kita bisa melakukannya bersama-sama,"

Mengenai pertanyaan apakah AS lebih tepat disebut sebagai proyek libertarian daripada konservatif atau liberal, Gorsuch menjawab bahwa negara ini adalah proyek toleransi yang menjunjung kebebasan individu. Namun, ia enggan memberikan jawaban tegas mengenai status hak-hak yang tidak tercantum dalam Konstitusi.