Hakim Alito Berikan Penangguhan Administratif terhadap Keputusan Akses Mifepriston secara Daring

Hakim Agung Samuel Alito hari ini memberikan dua penangguhan administratif terhadap keputusan U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit yang membatasi peraturan Food and Drug Administration (FDA) mengenai penggunaan mifepriston melalui telemedisin.

Mifepriston, yang dikenal juga sebagai RU-486, digunakan bersama misoprostol sebagai obat penggugur kandungan. Penangguhan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap permohonan yang diajukan oleh produsen mifepriston, yakni Danco Laboratories dan GenBioPro.

Kedua penangguhan tersebut memiliki isi yang identik. Meskipun bersifat administratif, langkah ini tidak serta-merta mencerminkan keputusan akhir Mahkamah Agung. Penangguhan berlaku hingga pukul 17.00 tanggal 11 Mei, dengan permintaan tanggapan terhadap aplikasi tersebut harus disampaikan paling lambat 7 Mei.

Perlu dicatat, tanggapan yang diminta berasal dari pihak penggugat, yaitu negara bagian Louisiana dan beberapa negara bagian lainnya. Pemerintah federal, termasuk pemerintahan Presiden Donald Trump, tidak secara eksplisit diminta untuk memberikan tanggapan dalam penangguhan ini.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, posisi pemerintah Trump mengenai penangguhan peraturan FDA tahun 2023 sangat mungkin memengaruhi pertimbangan Mahkamah Agung terhadap permohonan produsen. Meskipun mayoritas hakim mungkin mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Fifth Circuit untuk menunda peraturan tersebut, Mahkamah Agung cenderung enggan memblokir keputusan tersebut jika pemerintah federal tidak memintanya.

Pemerintahan Trump saat ini menghadapi tekanan dari kelompok pro-kehidupan akibat sikapnya yang dianggap lebih lunak terhadap isu aborsi pada masa jabatan keduanya. Wall Street Journal melaporkan bahwa organisasi-organisasi tersebut sangat kecewa dengan sikap Trump. Jika pemerintah federal mengajukan permohonan untuk mempertahankan akses mifepriston melalui telemedisin, hal ini dapat semakin memicu ketidakpuasan tersebut.

Argumen utama Louisiana dalam gugatan ini adalah bahwa akses mifepriston melalui telemedisin memudahkan masyarakat untuk menghindari hukum aborsi negara bagian tersebut, terutama dengan kombinasi resep melalui pos. Namun, terdapat alternatif lain yang dapat diambil pemerintah federal tanpa harus mengubah peraturan FDA tahun 2023. Misalnya, Departemen Kehakiman dapat menggunakan Comstock Act untuk menuntut pengiriman mifepriston melalui pos jika hal tersebut melanggar hukum negara bagian, sehingga memperkuat kebijakan lokal tanpa memberlakukan kebijakan nasional.

Langkah selanjutnya akan bergantung pada apakah pemerintah mempertimbangkan tindakan tersebut.