Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat baru-baru ini menerbitkan siaran pers di situs resminya dengan judul besar dan tebal: "Hakim Biden Aktif Membebaskan Tersangka Pembunuhan Imigran Ilegal yang Dicari karena Pembunuhan". Siaran pers tersebut menyebut nama hakim federal Melissa DuBose dan menuduhnya dengan sengaja membebaskan tersangka pembunuhan karena berusaha "merusak agenda deportasi presiden".

Namun, ada satu masalah besar: hakim DuBose sama sekali tidak mengetahui adanya kasus pembunuhan tersebut. Alasannya? Jaksa Departemen Kehakiman (DOJ) gagal menyampaikan informasi penting itu saat berargumen menentang pembebasan. Lebih parah lagi, hal itu terjadi karena ICE memerintahkan jaksa DOJ untuk menyembunyikan informasi tersebut dari hakim.

Kasus ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya posisi jaksa DOJ yang dipaksa untuk mewakili ICE. Bekerja di bawah pemerintahan baru yang telah merusak prinsip-prinsip penegakan hukum federal dan menggantinya dengan perintah untuk melayani Presiden Donald Trump, sudah merupakan tantangan besar. Namun, ketika ICE menjadi klien mereka, kesulitan itu menjadi hampir mustahil. Banyak jaksa di seluruh AS telah mengalami hal serupa saat mewakili lembaga yang mengabaikan batasan hukum, menghina supremasi hukum, dan menyembunyikan informasi dari pengacaranya sendiri.

ICE dan Kontroversi Penahanan Imigran

Isu hukum dalam kasus ini telah menjadi salah satu pertempuran utama di pengadilan imigrasi di seluruh negeri. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa bahkan mereka yang telah tinggal di AS selama puluhan tahun, bekerja, membayar pajak, dan membesarkan anak, dianggap sebagai "pemohon masuk" yang tidak berbeda dengan mereka yang baru pertama kali tiba di perbatasan. Lebih dari 300 pengadilan negeri telah menolak posisi ini, namun pengadilan banding terbelah 2-2. Masalah ini hampir pasti akan dibawa ke Mahkamah Agung.

Sementara itu, ICE telah memicu kemarahan pengadilan demi pengadilan di seluruh AS. Penghinaan ICE terhadap putusan pengadilan dalam kasus-kasus penahanan semacam ini begitu mencolok sehingga Ketua Hakim Distrik Minnesota pada Januari 2026 menemukan ICE kemungkinan telah melanggar lebih banyak putusan pengadilan daripada beberapa lembaga federal lainnya dalam sejarah mereka.

Kasus Hakim DuBose: ICE Menahan Informasi Kunci

Kasus yang menimpa hakim DuBose adalah salah satu contohnya. Bryan Rafael Gomez, seorang warga negara Dominika yang telah tinggal di AS selama bertahun-tahun, ditahan ICE pada April setelah ditangkap secara lokal di Worcester, Massachusetts. Pengacara Gomez mengajukan habeas corpus di Distrik Rhode Island. Hakim DuBose mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan pembebasan Gomez dengan syarat menunggu sidang jaminan.

Apa yang tidak diketahui hakim DuBose—karena jaksa DOJ gagal memberitahunya—adalah bahwa Gomez menjadi buronan kasus pembunuhan di Republik Dominika. Padahal, ICE sudah mengetahui hal itu: bahkan ICE telah menerbitkan siaran pers tentang surat perintah penangkapan Gomez dua minggu sebelumnya. Namun, ICE juga memerintahkan Asisten Jaksa AS Kevin Bolan, yang menangani kasus habeas corpus, untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pengadilan dengan alasan otoritas Dominika belum secara resmi mengesahkan surat perintah tersebut. Akibatnya, Bolan tidak dapat menyampaikan informasi penting itu kepada hakim DuBose.