Negara-negara anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) kembali berada di jalur yang tepat untuk menyepakati kerangka kerja pengurangan emisi global dari sektor pelayaran. Hal ini tercapai setelah pertemuan terbaru Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC84) di London, Inggris, pekan lalu.
Rencana kerangka kerja net-zero semula diharapkan dapat disahkan pada akhir 2025. Namun, upaya tersebut sempat terhambat oleh penolakan keras dari pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memimpin kelompok negara-negara produsen bahan bakar fosil dan kelompok industri untuk menolak mekanisme penetapan harga karbon dalam kerangka kerja tersebut.
Beberapa negara, termasuk AS, mendesak agar mekanisme harga karbon dihapus atau bahkan kerangka kerja tersebut dibatalkan sepenuhnya. Di sisi lain, negara-negara pendukung seperti Brasil, Uni Eropa, dan negara-negara kepulauan di Pasifik menegaskan bahwa kerangka kerja tersebut sudah merupakan kompromi yang seimbang untuk kepentingan semua pihak.
Liberia dan Panama—sebagai negara bendera bagi sepertiga armada kapal komersial dunia—bersama Argentina mengajukan proposal tandingan yang secara efektif menghapuskan komponen penetapan harga karbon dari kerangka kerja tersebut. Meskipun demikian, pertemuan tersebut tetap menghasilkan komitmen untuk membangun konsensus baru dalam pengurangan emisi pelayaran global. Kerangka kerja ini berhasil bertahan dari negosiasi ketat dan akan kembali dibahas untuk diadopsi dalam pertemuan IMO pada Desember 2026.
Mengapa Kerangka Kerja Net-Zero Terhambat Tahun Lalu?
Pada April 2025, dalam pertemuan MEPC83 di London, sebagian besar negara telah menyetujui kerangka kerja net-zero untuk sektor pelayaran. Namun, pada Oktober 2025, upaya formalisasi kesepakatan gagal setelah negosiator AS dituduh menggunakan taktik intimidasi selama pembahasan. Kerangka kerja ini dirancang sebagai langkah praktis untuk mencapai target net-zero global di sektor pelayaran, yang sebelumnya telah disepakati oleh IMO pada 2023.
Target net-zero ini sangat penting karena sektor pelayaran internasional menyumbang lebih dari 2% emisi global dan tidak tercakup dalam Perjanjian Paris. Selama seminggu pembahasan pada April 2025, sebagian besar negara menyetujui proposal kompromi berupa penerapan pajak karbon dan sistem perdagangan kredit emisi. Kerangka kerja ini menetapkan target pengurangan intensitas emisi sebesar 4% pada 2028, meningkat menjadi 30% pada 2035, serta target atas sebesar 17% pada 2028 hingga 43% pada 2035. Kapal yang gagal memenuhi target tersebut diwajibkan membeli unit perbaikan dengan biaya $380 per unit.
Siapa Pihak Utama dalam Perdebatan Ini?
Pihak yang menentang kerangka kerja net-zero terdiri dari AS, produsen bahan bakar fosil, serta beberapa kelompok industri yang menganggap mekanisme harga karbon terlalu memberatkan. Sementara itu, negara-negara pendukung seperti Brasil, Uni Eropa, dan negara-negara kepulauan Pasifik menekankan bahwa kerangka kerja ini merupakan solusi yang adil dan seimbang.
Negara-negara dengan armada kapal besar, seperti Liberia dan Panama, mengajukan proposal alternatif yang menghapus komponen harga karbon. Meskipun proposal ini mendapat dukungan dari beberapa negara, mayoritas delegasi tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan menuju konsensus global.
Bagaimana Dampak dari Pertemuan Terbaru IMO?
Pertemuan MEPC84 di London menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan kerangka kerja net-zero dengan beberapa penyesuaian. Meskipun proposal tandingan yang diajukan oleh Liberia, Panama, dan Argentina berhasil memangkas komponen harga karbon, delegasi sepakat untuk terus membangun konsensus hingga Desember 2026.
Kerangka kerja ini kini akan kembali dibahas dalam pertemuan berikutnya, dengan harapan dapat diadopsi secara resmi. Meskipun tantangan masih ada, langkah ini dianggap sebagai kemajuan penting dalam upaya global untuk mengurangi emisi sektor pelayaran yang selama ini luput dari regulasi internasional.