Kisah John Roberts: Hakim Agung yang Menggerogoti Undang-Undang Hak Suara

Putusan terbaru Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Louisiana v. Callais telah secara efektif menghapuskan sisa terakhir dari Undang-Undang Hak Suara 1965. Meskipun putusan ini ditulis oleh Hakim Samuel Alito, keputusan tersebut merupakan pencapaian puncak dari perjuangan panjang Ketua Mahkamah Agung John Roberts.

Di bawah kepemimpinan Roberts, Mahkamah Agung telah tiga kali melemahkan Undang-Undang Hak Suara. Roberts sendiri terlibat dalam setiap putusan tersebut, baik sebagai penulis maupun pendukung. Upaya ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana jangka panjang yang telah dimulai lebih dari empat dekade lalu.

Roberts telah lama mengkritik ketentuan dalam Undang-Undang Hak Suara, terutama mekanisme preclearance yang mengharuskan daerah dengan sejarah diskriminasi untuk mendapatkan persetujuan federal sebelum mengubah aturan pemilu. Ia berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah usang dan tidak lagi relevan. Namun, banyak pihak menilai bahwa upaya Roberts justru melemahkan perlindungan hak suara bagi kelompok minoritas.

Sejak pertama kali bergabung dengan Mahkamah Agung pada tahun 1981, Roberts telah secara konsisten menyuarakan penentangannya terhadap Undang-Undang Hak Suara. Pada tahun 2013, dalam putusan Shelby County v. Holder, Mahkamah Agung membatalkan bagian kunci dari undang-undang tersebut, yaitu preclearance. Putusan ini membuka jalan bagi negara bagian untuk memberlakukan aturan pemilu yang diskriminatif tanpa pengawasan federal.

Kini, dengan putusan Louisiana v. Callais, Roberts dan rekan-rekannya telah menyelesaikan apa yang mereka anggap sebagai 'pembersihan' terhadap Undang-Undang Hak Suara. Para pengamat hukum dan aktivis hak sipil menyayangkan keputusan ini, karena dianggap akan membuka peluang bagi praktik-praktik yang dapat membatasi partisipasi politik kelompok minoritas.

Para ahli hukum memperingatkan bahwa dampak dari putusan ini akan sangat luas. Tanpa preclearance, negara bagian dapat dengan mudah mengubah aturan pemilu, seperti pembatasan hak suara, tanpa perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok minoritas. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan dalam sistem pemilu Amerika Serikat.

Meskipun menghadapi perlawanan dari berbagai pihak, Roberts tetap teguh pada pendiriannya. Ia berargumen bahwa perubahan dalam masyarakat Amerika telah membuat ketentuan dalam Undang-Undang Hak Suara tidak lagi diperlukan. Namun, kritik terhadapnya terus meningkat, terutama dari kelompok-kelompok advokasi hak sipil yang melihat putusan-putusan ini sebagai serangan terhadap demokrasi.

Para pengamat politik menilai bahwa upaya untuk melawan dampak dari putusan ini akan sangat sulit. Mereka menyerukan agar masyarakat dan legislatif mengambil tindakan untuk melindungi hak suara, termasuk melalui reformasi hukum di tingkat negara bagian maupun federal.