Komite Perbankan Senat Majukan RUU Klarifikasi Kripto, Dua Demokrat Berbeda Pendapat

RUU Klarifikasi Kripto Disetujui Komite Perbankan Senat

Komite Perbankan Senat Amerika Serikat secara resmi menyetujui Digital Asset Market Clarity Act dalam pemungutan suara 15-9 pada Kamis (14/05/2026). Dua senator Demokrat, Ruben Gallego (D-Ariz.) dan Angela Alsobrooks (D-Md.), bergabung dengan 13 senator Republik untuk mendukung langkah ini. RUU ini kini akan dibawa ke pleno Senat.

Kerangka Regulasi Pasar Aset Digital di Tingkat Federal

RUU Clarity Act bertujuan menciptakan kerangka kerja federal untuk perdagangan aset digital, stablecoin, dan lembaga perantara. RUU ini membagi pengawasan antara SEC dan CFTC, serta menetapkan aturan pendaftaran, pengungkapan, dan kepatuhan bagi bursa, broker, dan kustodian. RUU ini akan digabungkan dengan RUU serupa dari Komite Pertanian Senat sebelum pemungutan suara akhir.

Pernyataan Ketua Komite: Titik Balik Regulasi Kripto

Tim Scott (R-S.C.), Ketua Komite Perbankan Senat, menyebut pengesahan RUU ini sebagai titik balik setelah bertahun-tahun industri kripto beroperasi dalam "zona abu-abu regulasi" dengan aturan yang dianggap usang. Menurutnya, RUU ini dirancang untuk melindungi konsumen, menjaga inovasi tetap di AS, serta menutup celah yang dimanfaatkan oleh "kriminal, teroris, dan rezim bermusuhan".

Proses pembahasan RUU ini melibatkan negosiasi lintas partai selama berbulan-bulan, yang menambah lebih dari 200 halaman pada draf awal.

Tantangan Regulasi Aset Digital Baru

Cynthia Lummis (R-Wyo.), Ketua Subkomite Aset Digital Senat, menyebut RUU ini sebagai "pekerjaan legislasi tersulit" yang pernah ia tangani selama puluhan tahun di pemerintahan. Ia menekankan bahwa RUU ini merupakan "kasus pertama" dalam upaya menyesuaikan jenis aset dan perangkat lunak baru dengan regulasi yang awalnya dirancang untuk pasar konvensional.

Kritik dari Senator Demokrat

Elizabeth Warren (D-Mass.), anggota peringkat Komite Perbankan Senat, memimpin penolakan terhadap RUU ini. Ia berargumen bahwa Senat seharusnya fokus pada isu-isu seperti harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan suku bunga kartu kredit, bukan RUU yang menurutnya "ditulis oleh industri kripto untuk kepentingan mereka sendiri".

Warren memperingatkan bahwa RUU ini dapat merusak undang-undang sekuritas yang telah melindungi investor sejak 1929, serta memungkinkan bank mengekspos diri pada aset kripto yang volatil—sebuah praktik yang ia kaitkan dengan kondisi sebelum krisis keuangan 2008. Ia juga menuduh RUU ini membuka peluang penipuan terhadap konsumen pengguna kripto.

Raphael Warnock (D-Ga.) menolak RUU ini dengan alasan etika, mengaitkan penolakan ini dengan keterkaitan Presiden Donald Trump dengan bisnis aset digital yang ia sebut sebagai "korupsi murni". Ia juga mengkritik Partai Republik karena menolak menerapkan aturan konflik kepentingan yang dapat diberlakukan bagi semua pejabat terpilih, termasuk presiden dan wakil presiden.

Isu Keamanan Nasional dan Stablecoin

Sejumlah senator Demokrat mengajukan amendemen untuk memperkuat pengawasan terhadap pencampuran dana (mixers) dan layanan DeFi, mengacu pada penetapan Departemen Keuangan AS terhadap Tornado Cash pada 2022. John Kennedy (R-La.) mempertanyakan mengapa bagian anti-pencucian uang dalam RUU tidak mencakup layanan tersebut, lalu bergabung dengan Partai Republik untuk menolak amendemen tersebut.

Jack Reed (D-R.I.) menyoroti penggunaan stablecoin oleh aktor Iran, menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah pendanaan ilegal.

Langkah Selanjutnya: Pembahasan di Pleno Senat

Setelah disetujui di tingkat komite, RUU Clarity Act kini akan dibahas lebih lanjut di pleno Senat. RUU ini diharapkan akan digabungkan dengan RUU serupa dari Komite Pertanian Senat sebelum pemungutan suara akhir. Para pengamat menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai regulasi pasar aset digital di Amerika Serikat.