Mahkamah Agung AS Berikan Keputusan Unik dengan 3 Hakim Menolak dalam Kasus Imunitas

Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengeluarkan keputusan yang tidak biasa dalam kasus Smith v. Scott, yang berkaitan dengan imunitas kualifikasi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan izin banding (writ of certiorari) dan membatalkan putusan sebelumnya. Kasus ini kemudian dikembalikan ke Pengadilan Banding AS untuk Sirkit Kesembilan untuk ditinjau ulang dengan mempertimbangkan putusan terbaru dalam kasus Zorn v. Linton.

Keputusan ini menarik karena tiga hakim agung, yaitu Sonia Sotomayor, Elena Kagan, dan Ketanji Brown Jackson, menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan memberikan izin banding. Biasanya, para hakim cenderung mendukung pemberian izin banding untuk menghindari Grant, Vacate, Remand (GVR)—proses di mana Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan bawah tanpa mendengarkan argumen secara langsung.

Proses yang Tidak Biasa

Kasus Smith telah menunggu cukup lama sebelum akhirnya diputuskan. Pertama kali didistribusikan pada September 2025, kasus ini sempat tertunda sementara menunggu putusan dalam kasus Zorn yang baru diputuskan pada Maret 2026. Setelah putusan Zorn keluar, Mahkamah Agung baru memutuskan untuk melakukan GVR terhadap Smith, namun dengan tiga hakim yang menolak.

Keputusan ini dianggap tidak biasa karena biasanya GVR dilakukan tanpa penolakan dari hakim. Proses deliberasi yang cukup panjang sebelum memutuskan GVR juga jarang terjadi. Selain itu, GVR ini didasarkan pada putusan per curiam yang tidak melalui proses argumen terbuka, yang sering disebut sebagai "shadow docket"—mekanisme pengambilan keputusan darurat yang kontroversial.

Implikasi dan Kritik

Meskipun GVR tidak serta-merta menyelesaikan kasus ini, para hakim yang menolak berharap kasus imunitas kualifikasi ini dapat diakhiri segera. Beberapa pengamat menduga penolakan ini sebagai bentuk protes diam-diam terhadap penetapan preseden melalui mekanisme darurat yang dianggap kurang transparan.

Menurut pencarian di Westlaw, kasus semacam ini jarang terjadi. Biasanya, hakim yang menolak GVR akan memilih untuk memberikan izin banding secara langsung. Meskipun demikian, praktik ini tidak sepenuhnya tidak dikenal, namun tetap jarang terjadi.

Tidak Ada Dampak Besar, tetapi Menarik untuk Diamati

Meskipun keputusan ini tidak termasuk dalam berita besar hari itu, banyak pihak yang menilai keputusan ini sebagai fenomena menarik dalam dinamika Mahkamah Agung AS. Tidak ada implikasi besar seperti pengunduran diri hakim akibat putusan ini.