Mahkamah Agung AS Putuskan: Apakah Label Roundup Harus Peringatkan Risiko Kanker?

Sejak membeli produsen kimia Monsanto pada 2018, konglomerat asal Jerman, Bayer, telah menyiapkan dana miliaran dolar untuk menyelesaikan tuntutan hukum yang menyebutkan bahwa bahan aktif dalam herbisida Roundup, yakni glifosat, menyebabkan kanker dan masalah kesehatan lainnya pada penggunanya. Lebih dari 100.000 penggugat di seluruh Amerika Serikat telah mengajukan gugatan serupa.

Pada Februari 2024, Bayer setuju untuk menyelesaikan gugatan kelas atas senilai $7,25 miliar. Namun, kasus lain tetap berlanjut hingga ke Mahkamah Agung AS. Salah satu kasus tersebut melibatkan John Durnell, yang menggugat Monsanto pada 2019. Ia mengaku menderita limfoma non-Hodgkin akibat paparan glifosat secara terus-menerus selama 20 tahun menggunakan Roundup di lingkungan tempat tinggalnya.

Pada 2023, juri di Missouri memutuskan Monsanto bertanggung jawab karena gagal memberikan peringatan memadai mengenai risiko kanker dari glifosat. Durnell dianugerahi ganti rugi sebesar $1,25 juta. Namun, Monsanto membantah klaim tersebut dan terus mengajukan banding.

Perselisihan Hukum: FIFRA vs. Hukum Negara Bagian

Di bawah Undang-Undang Fungisida, Insektisida, dan Rodentisida Federal (FIFRA), Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) berwenang mengatur penjualan dan pelabelan pestisida. Undang-undang federal ini melarang pestisida yang “salah label” atau tidak menyertakan peringatan yang dianggap perlu untuk melindungi kesehatan dan lingkungan. Selain itu, FIFRA menyatakan bahwa negara bagian tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan yang berbeda atau lebih ketat daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah federal.

Produsen diharuskan mendaftarkan pestisida dan herbisida mereka ke EPA sebelum dijual. Ketika suatu produk terdaftar, EPA akan menyetujui label yang digunakan. Dalam kasus Durnell, ia mengandalkan hukum negara bagian Missouri yang melarang penjualan produk berbahaya tanpa peringatan yang memadai.

Monsanto berargumen bahwa klaim tersebut seharusnya “dipreempt” oleh FIFRA, karena perusahaan telah mendaftarkan produknya ke EPA dan mendapatkan persetujuan label. Pertanyaan hukum utama yang diajukan ke Mahkamah Agung adalah apakah persetujuan EPA terhadap label tersebut membatalkan hukum negara bagian Missouri.

Sidang Mahkamah Agung: Apakah Negara Bagian Bisa Bertindak Lebih Ketat?

Selama sidang lisan pekan lalu, para hakim tampak terpecah. Beberapa, termasuk Hakim Ketanji Brown Jackson, menekan para pengacara dengan pertanyaan apakah preempt akan menghalangi negara bagian untuk merespons temuan penelitian terbaru.

"Bisakah kita memiliki situasi di mana suatu produk telah terdaftar, labelnya sesuai dengan standar EPA pada saat pendaftaran, tetapi kemudian muncul studi baru yang meragukan keamanan produk sebelum EPA melakukan evaluasi ulang?"
— Hakim Ketanji Brown Jackson

Paul Clement, mantan Jaksa Agung AS dan pengacara Monsanto, menjawab bahwa EPA dapat menangani hal tersebut melalui proses pembatalan atau perubahan label yang tunduk pada tinjauan hukum. Hakim Amy Coney Barrett kemudian menyoroti pertanyaan Jackson dengan lebih tajam:

"Tetapi, apakah EPA dapat menuntut perusahaan karena salah label jika perusahaan tidak mematuhi kewajiban untuk memperbarui informasi berdasarkan temuan terbaru?"
— Hakim Amy Coney Barrett

Keputusan Mahkamah Agung atas kasus ini akan menentukan apakah negara bagian memiliki kewenangan untuk memberlakukan peringatan tambahan pada label pestisida, meskipun telah disetujui oleh EPA. Putusan ini juga dapat berdampak luas terhadap industri pertanian dan perlindungan konsumen di masa depan.