Mahkamah Agung Percepat Hilangnya Daerah Pemilihan Kompetitif di AS

Pemilu tengah masa jabatan 2026 di Amerika Serikat diprediksi akan memiliki lebih sedikit daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kompetitif dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Keputusan terbaru Mahkamah Agung AS justru semakin mempercepat hilangnya persaingan tersebut dengan mengizinkan praktik redistricting partisan.

Menurut pakar ilmu politik Robert Boatright dari Universitas Clark, hal ini berarti pemilu tidak lagi mencerminkan preferensi publik secara luas. "Artinya, pemilu kini bukan lagi barometer yang akurat mengenai bagaimana masyarakat merasakan politik," ujarnya.

Nick Troiano, Direktur Eksekutif Unite America, menyebut pemilu 2026 sebagai "pemilu paling tidak kompetitif dalam sejarah hidup kita." Ia menjelaskan, "Kedua partai saling beradu dengan praktik gerrymandering yang ekstrem, dan akibatnya, seluruh sistem politik menjadi terbakar."

Keputusan Mahkamah Agung yang Kontroversial

Mahkamah Agung AS pada Rabu (12/6) memutuskan bahwa praktik gerrymandering partisan dapat melindungi peta suara yang dirancang untuk membatasi representasi minoritas dari tantangan hukum. Hakim Samuel Alito, yang menulis pendapat mayoritas, menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Suara tidak melarang negara bagian menggambar daerah pemilihan berdasarkan faktor non-rasial, termasuk untuk keuntungan partisan.

Data yang Menunjukkan Penurunan Kompetisi

Menurut laporan nonpartisan Cook Political Report, saat ini hanya 16 dari 435 kursi DPR yang diklasifikasikan sebagai "Toss Up" (sangat kompetitif). Sebanyak 14 kursi condong ke Demokrat dan 2 kursi condong ke Republik. Pada pemilu 2024, Cook Political Report mencatat 22 kursi sebagai "Toss Up," sementara 13 condong ke Demokrat dan 8 condong ke Republik. Pada pemilu 2022, terdapat 36 kursi "Toss Up."

Unite America bahkan menyebut bahwa lebih dari 400 kursi DPR sudah "diputuskan" jauh sebelum pemilu berlangsung.

Dampak Redistricting terhadap Kompetisi

Dave Wasserman, Editor Senior Cook Political Report, menyatakan bahwa meskipun praktik redistricting partisan berakhir imbang, dampaknya tetap mengurangi persaingan pada pemilu November. Ia menambahkan, "Bahkan dengan gelombang partisan, partai yang berhasil merebut 20 kursi saat ini setara dengan merebut 40 atau 50 kursi pada pemilu sebelumnya."

Ketika pemilu umum menjadi kurang kompetitif, persaingan justru beralih ke pemilihan pendahuluan. Hal ini menempatkan para incumbent pragmatis dalam posisi sulit, karena mereka harus "menjual diri" kepada pemilih dan basis partai dengan cara yang mungkin tidak nyaman.

Pengaruh Dana Politik dalam Pemilihan Pendahuluan

Pemilihan pendahuluan yang padat di daerah-daerah aman membuka peluang bagi kelompok kepentingan untuk terlibat. Boatright menjelaskan, "Hal ini sering kali berarti bahwa di daerah aman, pemilih akan mendapatkan calon dari partainya, tetapi calon tersebut tidak memiliki dukungan luas di daerah pemilihan. Mereka mungkin juga calon yang terikat dengan kepentingan khusus tertentu."

Dampak terhadap Partisipasi Pemilih

Kareem Crayton, Wakil Presiden Brennan Center di Washington, D.C., menyatakan bahwa kurangnya persaingan dapat menurunkan partisipasi pemilih. Ia menambahkan, pemilu yang kompetitif umumnya memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi.

Upaya Reformasi Sistem Pemilihan

Kelompok seperti Unite America mendorong reformasi sistem pemilihan, termasuk menerapkan sistem semua calon seperti yang ada di Washington, California, atau Alaska. Saat ini, 17 negara bagian masih menerapkan sistem pemilihan pendahuluan tertutup atau sebagian tertutup, menurut Konferensi Nasional Legislatif Negara Bagian (NCSL).