Maine Larang Data Center Besar, Apakah Negara Bagian Lain Ikut?

Maine kini menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan moratorium pembangunan data center berskala besar. Keputusan ini diambil setelah DPR dan Senat Maine menyetujui LD 307, yang melarang pemerintah daerah menyetujui pembangunan data center dengan kebutuhan listrik minimal 20 megawatt hingga Oktober 2027.

RUU tersebut kini menunggu tanda tangan Gubernur Janet Mills. Hingga saat ini, gubernur belum memberikan pernyataan apakah akan menyetujui atau menolaknya. Langkah Maine ini menjadi bagian dari tren negara bagian lain yang mulai mempertimbangkan pembatasan serupa akibat kekhawatiran terhadap konsumsi energi, air, dan dampak lingkungan data center.

Kekhawatiran Publik dan Dampak AI

Oposisi terhadap data center semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kecerdasan buatan (AI), yang sangat bergantung pada infrastruktur data center. Masyarakat khawatir akan hilangnya lapangan kerja massal akibat otomatisasi, sementara komunitas lokal prihatin dengan pembangunan yang dianggap mengganggu lingkungan sekitar.

Menurut analis yang memantau kebijakan tingkat negara bagian, Minnesota dan Illinois berpotensi mengikuti jejak Maine. Meskipun di Illinois belum ada RUU yang diajukan, pembahasan mengenai pembatasan data center telah mulai muncul di beberapa negara bagian.

Dampak terhadap Jaringan Listrik Nasional

Data center di AS saat ini membutuhkan lebih dari 50 gigawatt listrik per tahun. Angka ini hampir dua kali lipat dari total kebutuhan listrik puncak di wilayah New England, yang mencakup enam negara bagian termasuk Maine. Permintaan listrik ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan rencana pembangunan data center skala besar yang masih dalam tahap perencanaan.

Masalah utama yang muncul adalah ketidakpastian apakah jaringan listrik nasional mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, masyarakat juga khawatir akan kenaikan tarif listrik akibat tingginya permintaan dari data center, yang berpotensi membebani warga sipil.

Perdebatan Politik di Maine

Pengesahan LD 307 mencerminkan perbedaan pandangan politik. RUU ini disahkan oleh DPR dengan suara 79-62 dan Senat dengan suara 21-13. Para pendukung, yang didominasi oleh Partai Demokrat, berargumen bahwa moratorium ini memberikan waktu untuk menyusun regulasi yang lebih ketat terhadap data center.

Sementara itu, para penentang, terutama dari Partai Republik, menyatakan bahwa RUU ini akan menghambat investasi dan merugikan perekonomian. Mereka juga khawatir proyek-proyek besar, termasuk data center yang direncanakan di Sanford dan Jay, akan tertunda atau dibatalkan.

"Mari pastikan kerangka regulasi kami siap menghadapi tantangan ini. Kami ingin belajar dari pengalaman negara bagian lain agar tidak mengalami masalah yang sama."
— Melanie Sachs, Anggota DPR Maine dan Sponsor Utama LD 307

Di sisi lain, Senator Negara Bagian Matt Harrington, seorang Republik, menegaskan bahwa RUU ini akan merugikan potensi investasi senilai miliaran dolar di Maine. Ia juga menyoroti dampak negatif terhadap proyek-proyek yang tengah dibahas di komunitas lokal.

Maine sejauh ini hanya memiliki sekitar 10 data center, dengan skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan data center raksasa di negara bagian seperti Virginia dan Texas. Tujuan utama RUU ini adalah untuk menjadikan pengalaman negara bagian lain sebagai "pelajaran berharga" bagi Maine.

Langkah Selanjutnya

RUU LD 307 juga mengamanatkan pembentukan dewan khusus untuk mengevaluasi berbagai kekhawatiran terkait data center. Dewan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan baru kepada legislatif sebelum moratorium berakhir pada 2027.