Senator Blumenthal Minta Pembaruan Status Binance
Senator Amerika Serikat (AS) Richard Blumenthal (D-Conn.) telah mengirim surat kepada Departemen Kehakiman AS dan FinCEN untuk meminta pembaruan mengenai status pengawasan terhadap Binance. Ia menyoroti kekhawatiran terkait program kepatuhan anti-pencucian uang (AML) dan dugaan lemahnya sistem pengendalian internal di bursa crypto terbesar di dunia itu.
Dalam surat yang dikirim Jumat (hari ini), Blumenthal merujuk pada laporan aliran crypto yang diduga terkait dengan Iran. Ia mempertanyakan apakah struktur pengawasan Binance berfungsi sebagaimana mestinya.
Sebagai bagian dari penyelesaian pada 2023 terkait pelanggaran sanksi dan pencucian uang, Binance setuju membayar denda sebesar $4,3 miliar dan menerima dua pengawas independen. Satu pengawas melapor ke Departemen Kehakiman AS (DOJ), sementara yang lain ke FinCEN. Keduanya bertugas mengawasi reformasi kepatuhan Binance sejak awal 2024.
Laporan Internal yang Dibantah Binance
Penyelidikan senator ini muncul setelah laporan media yang menyebutkan bahwa penyelidik internal Binance dipecat setelah melaporkan transaksi senilai lebih dari $1 miliar yang diduga terkait dengan dompet Iran. Binance membantah klaim tersebut.
Penyelidikan ini juga terjadi di tengah sorotan terhadap efektivitas program pengawasan federal. Beberapa program pengawasan korporat telah dikritik karena dianggap tidak efektif dan biaya yang tinggi. Laporan menyebutkan DOJ telah mempertimbangkan untuk menghentikan atau menunda beberapa program pengawasan perusahaan.
Senat Demokrat Desak Penyelidikan Komprehensif
Pada awal tahun ini, sekelompok senator AS mengirim surat kepada Jaksa Agung Pam Bondi dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Mereka mendesak dilakukannya peninjauan menyeluruh dan cepat terhadap kepatuhan sanksi dan sistem anti-pencucian uang Binance. Surat tersebut dipimpin oleh Senator Mark Warner dan ditandatangani oleh sejumlah senator senior, termasuk Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, dan Jack Reed.
Surat itu menyebutkan temuan kepatuhan internal yang melaporkan sekitar $1,7 miliar dalam transaksi crypto yang diduga terkait dengan aktor Iran. Angka ini serupa dengan temuan yang disoroti Blumenthal. Salah satu kasus melibatkan vendor Binance yang diduga memfasilitasi transfer senilai $1,2 miliar ke entitas yang terhubung dengan Iran.
Para senator juga mengklaim bahwa pengguna Iran mengakses lebih dari 1.500 akun Binance. Mereka juga mencurigai platform ini digunakan oleh aktor Rusia untuk menghindari sanksi. Selain itu, para senator menyoroti pemecatan karyawan yang melaporkan aktivitas mencurigakan dan menurunnya responsivitas Binance terhadap permintaan penegak hukum.
Binance Akui Pelanggaran dan Setuju dengan Reformasi
Binance sebelumnya mengaku bersalah atas pelanggaran federal terkait pelanggaran sanksi dan kegagalan sistem anti-pencucian uang. Perusahaan setuju membayar denda lebih dari $4 miliar dan berkomitmen untuk melakukan reformasi kepatuhan di bawah pengawasan AS. Reformasi tersebut meliputi sistem KYC (Know Your Customer) yang lebih ketat dan pemeriksaan sanksi yang lebih baik.
Para senator berargumen bahwa dugaan terbaru ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah reformasi tersebut telah diimplementasikan dan dipertahankan dengan baik. Mereka memperingatkan bahwa jika aliran dana ilegal terus terjadi, hal itu akan bertentangan dengan komitmen Binance kepada Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS.
Tanggapan dan Implikasi Lebih Lanjut
Binance telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan terus meningkatkan sistem kepatuhannya. Namun, jika temuan-temuan ini terbukti benar, hal ini dapat berdampak serius pada operasional dan reputasi perusahaan di masa depan.
Penyelidikan ini menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap Binance dan industri crypto secara keseluruhan terkait kepatuhan terhadap regulasi internasional. Hasil dari penyelidikan ini dapat memengaruhi kebijakan masa depan terhadap platform crypto di AS dan global.