White House Kritik Bank AS atas Penolakan Bahas Hadiah Stablecoin sebelum UU CLARITY

Seorang pejabat senior Gedung Putih menuduh para pemimpin asosiasi perbankan besar di Amerika Serikat (AS) menolak untuk hadir dalam pertemuan pada Februari lalu yang membahas hadiah dan imbal hasil stablecoin. Kritik ini semakin memanas menjelang pembahasan CLARITY Act di Komite Perbankan Senat AS yang dijadwalkan pada 14 Mei mendatang.

Dalam unggahan di platform X pada 11 Mei, Patrick Witt, Direktur Eksekutif Komite Penasihat Presiden AS untuk Aset Digital, menyatakan bahwa ia telah meminta Presiden American Bankers Association (ABA) Rob Nichols dan sejumlah CEO asosiasi perbankan lainnya untuk hadir dalam pertemuan Februari tersebut. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan hadiah stablecoin dan imbal hasilnya.

"Saya secara khusus meminta kehadiran Bapak Nichols dan CEO asosiasi perbankan lainnya dalam pertemuan yang kami adakan pada Februari untuk menyelesaikan isu hadiah dan imbal hasil stablecoin. Mereka menolak. Sepertinya Gedung Putih dianggap tidak layak bagi mereka?"

Komentar Witt ini semakin memperuncing ketegangan yang telah ada antara bank-bank tradisional, perusahaan kripto, dan pembuat undang-undang menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan. CLARITY Act sendiri bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja struktur pasar yang lebih luas bagi aset digital. Namun, persoalan hadiah stablecoin menjadi titik api utama dalam perdebatan ini, terutama terkait persaingan dana nasabah, imbal hasil konsumen, dan masa depan sistem pembayaran berbasis dolar.

Bank AS Menentang Hadiah Stablecoin sebelum Pembahasan UU

Pada akhir pekan, American Bankers Association (ABA) mendesak para eksekutif dan karyawan bank untuk menekan para senator agar menerapkan pembatasan yang lebih ketat dalam CLARITY Act sebelum pemungutan suara di komite. ABA memperingatkan bahwa rancangan undang-undang saat ini masih memungkinkan perusahaan kripto menawarkan struktur hadiah yang menyerupai bunga pada produk mirip simpanan.

Rob Nichols, Presiden ABA, mendesak para bankir untuk menyampaikan keprihatinan industri kepada para legislator sebelum undang-undang ini disahkan. ABA berargumen bahwa penerbit stablecoin, bursa, atau perusahaan terkait dapat menarik dana nasabah dengan menawarkan imbal hasil atas aset yang bersaing langsung dengan simpanan bank tradisional.

Menurut industri perbankan, simpanan merupakan sumber pendanaan utama bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada rumah tangga, usaha kecil, petani, dan korporasi. Jika nasabah lebih memilih stablecoin yang menawarkan hadiah, bank-bank khawatir akan menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi, margin yang lebih tipis, dan kapasitas yang lebih rendah untuk menyalurkan kredit.

Industri Kripto Lawan Argumen Bank

Industri perbankan menggambarkan bahasa kompromi saat ini dalam CLARITY Act sebagai celah yang memungkinkan perusahaan kripto tetap menawarkan imbal hasil melalui hadiah, diskon, atau program insentif. Mereka berpendapat bahwa larangan bagi penerbit stablecoin untuk membayar imbal hasil tidak akan cukup jika platform afiliasi, seperti bursa atau broker, tetap dapat menawarkan manfaat ekonomi serupa.

Posisi ini membuat bank-bank berseberangan dengan perusahaan kripto yang melihat persoalan hadiah stablecoin sebagai isu persaingan dasar. Dana cadangan stablecoin biasanya disimpan dalam bentuk kas, surat berharga jangka pendek, atau instrumen likuid lainnya yang menghasilkan pendapatan. Kebijakan yang tengah diperdebatkan adalah apakah konsumen berhak menerima sebagian dari imbal hasil tersebut, serta siapa yang berhak menerimanya.