Kebijakan Mineral Kritis: Antara Politik Partai dan Kebutuhan Nasional
Sejak kembali menjabat tahun lalu, Presiden Trump telah meluncurkan beragam kebijakan mineral kritis melalui eksekutif. Meskipun dipasarkan sebagai pencapaian baru, banyak elemen kebijakannya—mulai dari tarif mineral kritis, penyimpanan strategis, hingga pendanaan melalui Undang-Undang Produksi Pertahanan—sebenarnya mengacu pada rekomendasi dan program lintas partai yang telah ada sejak pemerintahan sebelumnya.
Namun, banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat justru terjebak dalam perlawanan tanpa arah. Dalam sidang DPR bidang Sumber Daya Alam baru-baru ini, misalnya, Wakil Washington Yassamin Ansari menuding SECURE Minerals Act, sebuah proposal bipartisan untuk cadangan mineral strategis, sebagai "kerangka kerja yang rawan penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan." Padahal, rancangan undang-undang tersebut justru memiliki mekanisme pengaman yang kuat: konfirmasi Senat untuk anggota dewan, audit independen tahunan, pelacakan publik, pelaporan tahunan ke Kongres, larangan konflik kepentingan, dan lainnya.
Dalam sidang pengawasan lain mengenai reotorisasi Bank Ekspor-Impor (EXIM), Maxine Waters dari California mempertanyakan kontak Presiden Trump dengan negara-negara produsen mineral di Afrika, dengan pertanyaan sederhana: "Apa yang dia lakukan?" Kepala EXIM menjawab dengan mengingatkan Waters bahwa bank tersebut memiliki mandat untuk terlibat di Afrika Sub-Sahara.
Dalam kedua kasus tersebut, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan dan lawan politik Partai Republik tampaknya telah membutakan pandangan Demokrat terhadap tujuan strategis yang lebih besar: membangun rantai pasokan mineral kritis yang aman. Demokrat yang ingin memperkuat daya saing ekonomi AS dan mengembangkan sektor teknologi bersih domestik tidak boleh terjebak dalam postur partisan yang merugikan pembuatan kebijakan nyata. Mereka juga tidak mampu membuang waktu—kerentanan Amerika terlalu besar untuk menunggu hingga masa jabatan Trump berakhir.
Meninggalkan Dogma Partai demi Kebijakan yang Efektif
Untuk mencapai tujuan tersebut, Demokrat harus bersedia menerima posisi yang bertentangan dengan ortodoksi partai belakangan ini. Pertama, mereka harus menerima fakta bahwa AS dan dunia membutuhkan produksi tambang baru serta insentif dan reformasi regulasi untuk proyek mineral kritis baru, bukan hanya daur ulang, penambangan ulang, dan substitusi. Kedua, mereka harus mengakui bahwa proyek pertambangan di AS dan negara-negara mitra yang demokratis menawarkan landasan yang jauh lebih baik untuk mencapai standar lingkungan dan sosial yang tinggi dibandingkan rute produksi dominan saat ini untuk banyak bahan mentah.
Apakah Kita Benar-Benar Membutuhkan Tambang Baru?
Pertanyaan dari Christian Menefee, wakil dari Texas, dalam sebuah sidang menunjukkan risiko kebijakan mineral yang terlalu sempit: "Haruskah pemulihan sampingan menjadi prioritas sebelum membuka satu tambang pun?" Meskipun organisasi advokasi dan peneliti akademis baru-baru ini berargumen bahwa tambang yang beroperasi sudah menghasilkan cukup mineral untuk kebutuhan AS namun belum dimanfaatkan, analisis tersebut hanya mempertimbangkan potensi teoretis untuk mengekstrak setiap unsur dalam batuan tambang, bukan kelayakan teknisnya.
Pemulihan yang layak akan menjadi pengecualian, bukan aturan. Upaya untuk memproduksi litium sebagai hasil sampingan dari deposit tembaga-emas mungkin menghadapi konsentrasi di bawah 20 bagian per juta, sementara konsentrasi litium di tambang AS yang sedang dikembangkan saat ini berkisar antara 850 hingga 2.000 bagian per juta. Dibandingkan dengan konsentrasi kobalt sebesar 2.400 bagian per juta di tambang Jervois Idaho Cobalt, tambang seng Red Dog di Alaska hanya memiliki 39 hingga 149 bagian per juta.
Langkah Nyata untuk Masa Depan yang Lebih Aman
Demokrat tidak boleh membiarkan perbedaan politik menghalangi upaya untuk membangun rantai pasokan mineral kritis yang tangguh. Kebijakan yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kepentingan nasional, standar lingkungan dan sosial, serta kebutuhan industri. Tanpa tindakan nyata, AS akan terus bergantung pada pasokan mineral dari negara-negara dengan catatan lingkungan dan sosial yang buruk, atau bahkan dari negara-negara yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.
Masa depan teknologi bersih dan ekonomi AS bergantung pada keputusan yang diambil hari ini. Demokrat harus berani meninggalkan postur partisan dan fokus pada solusi yang dapat memperkuat posisi AS di pasar global, sekaligus memastikan bahwa pertambangan dilakukan dengan standar tertinggi.