Jasmir Urbina, pencari suaka asal Nikaragua, kini tinggal di Meksiko setelah ditipu hingga akhirnya dideportasi. Kisahnya menjadi bukti nyata bagaimana maraknya penipuan imigrasi di Amerika Serikat (AS) menyusul operasi deportasi besar-besaran yang digencarkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Urbina, 35 tahun, awalnya tinggal di New Orleans bersama suaminya, sesama pencari suaka, sembari menunggu keputusan pengadilan atas status imigrasinya. Ia secara rutin melaporkan diri ke petugas imigrasi sambil berharap bisa mendapatkan perlindungan di AS. Namun, ketakutannya semakin meningkat menyusul gelombang penangkapan terhadap penduduk legal di berbagai kota.

Menjelang akhir November 2025, Urbina mempersiapkan diri untuk sidang pengadilan imigrasinya. Ia mencari bantuan hukum dan tanpa sengaja menemukan postingan di Facebook yang menawarkan jasa dari Catholic Charities, organisasi bantuan terkenal yang membantu para imigran. Ia lalu menghubungi layanan tersebut melalui WhatsApp dan berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama Susan Millan, yang mengklaim memiliki gelar sarjana hukum.

Urbina merasa lega karena foto profil Millan terlihat profesional, dengan latar belakang perpustakaan yang kabur. Ia pun menceritakan masalahnya kepada wanita yang ia percayai sebagai pengacara itu. Millan meyakinkannya bahwa kasusnya bisa diselesaikan melalui sidang virtual dengan pihak berwenang imigrasi AS.

Untuk meyakinkan Urbina, Millan juga membagikan detail pribadi seolah-olah ia adalah seorang ibu yang peduli, dengan suami sakit, dua anak, dan dukungan gereja. Urbina pun merasa nyaman dan memutuskan untuk menggunakan jasanya. Ia diminta membayar biaya layanan dan mengirimkan dokumen-dokumen, termasuk lima surat rekomendasi karakter, dengan janji akan diproses lebih lanjut.

Melalui aplikasi pembayaran Zelle, Urbina dan suaminya mengirimkan hampir $10.000—uang yang seharusnya digunakan untuk membeli rumah pertama mereka. Pada 21 November 2025, Urbina mengikuti sidang virtual yang hanya berlangsung lima menit. Ia berbicara dengan seorang pria berjas hijau dengan lencana yang tampak resmi, duduk di depan bendera AS. Keesokan harinya, Millan memberi kabar baik: Urbina dinyatakan berhak mendapatkan status penduduk tetap dan dokumen akan dikirimkan melalui pos.

Urbina pun merasa lega dan bertanya apakah ia masih perlu menghadiri sidang pengadilan pada 24 November. "Tidak perlu," jawab Millan, menenangkannya. Namun, ketika Urbina mencoba menghubungi Millan keesokan harinya, WhatsApp-nya tidak lagi merespons. Dua hari kemudian, ia menyadari dirinya telah ditipu. Dalam pesan marah yang ia kirimkan, Urbina menulis:

"Tuhan menyertai kami dan Dia berjuang untuk anak-anak-Nya. Hari ini, engkau telah berurusan dengan orang yang salah, dan engkau akan menerima pembalasan dari Yang Mahatinggi, kalian pengecut."

Setelah penipuan itu terungkap, Urbina mencoba melacak Millan, tetapi tidak berhasil menemukan jejaknya. Ia pun menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan imigrasi yang semakin marak di AS. Kasusnya kini menjadi bagian dari laporan investigasi yang menyoroti kerentanan para pencari suaka dan imigran yang terdesak mencari perlindungan.

Menurut data terbaru, operasi deportasi massal yang dilakukan pemerintahan Trump telah memicu lonjakan penipuan imigrasi di berbagai negara bagian. Para penipu memanfaatkan ketakutan dan keputusasaan korban dengan menawarkan solusi palsu, mulai dari bantuan hukum hingga jaminan status tinggal. Banyak korban yang kehilangan uang dalam jumlah besar, bahkan terpaksa meninggalkan AS setelah ditipu.

Para ahli imigrasi menegaskan, penting bagi para pencari suaka dan imigran untuk selalu memverifikasi identitas dan kredensial dari penyedia layanan hukum. Mereka juga menyarankan untuk menghubungi organisasi bantuan resmi, seperti Catholic Charities atau Immigrant Legal Resource Center, daripada mempercayai tawaran dari akun media sosial yang tidak jelas.

Kisah Urbina menjadi pengingat bahwa di tengah ketidakpastian hukum imigrasi, para pencari suaka dan imigran harus ekstra hati-hati. Penipu terus mencari celah untuk memanfaatkan kerentanan mereka, sementara pemerintah AS terus memberlakukan kebijakan yang semakin ketat.

Sumber: ProPublica