Sebuah gugatan penting yang menantang penggunaan hukum preservasi sejarah di Los Angeles kini tengah diperiksa oleh pengadilan federal di California. Para pemilik properti menentang kebijakan yang digunakan pemerintah kota untuk memblokir hampir seluruh pembangunan di tanah mereka dengan alasan pelestarian sejarah.

Firma hukum Pacific Legal Foundation, yang dikenal karena advokasi hak properti konstitusional, mewakili pemilik properti tersebut. Pada April 2026, mereka bergabung dalam gugatan federal atas sebuah rumah yang pernah dimiliki oleh bintang legendaris, Marilyn Monroe. Tujuan gugatan ini adalah untuk mencegah pemerintah memaksa pemilik properti menanggung beban finansial atas monumen sejarah publik.

Kasus ini bermula pada tahun 2023, ketika pasangan Brinah Milstein dan Roy Bank membeli sebuah rumah kosong dan rusak di sebuah jalan perumahan buntu. Mereka berniat untuk merobohkan dan membangun kembali properti tersebut setelah pembelian. Setelah mengajukan izin yang disetujui oleh Kota Los Angeles tanpa keberatan dalam jangka waktu standar 30 hari, tiba-tiba pejabat pemerintah setempat mendaftarkan properti tersebut sebagai monumen sejarah. Akibatnya, izin yang sudah dikeluarkan dicabut, dan penetapan sebagai monumen sejarah disahkan—menghalangi pemilik baru untuk menggunakan properti mereka.

Alasan penetapan tersebut didasarkan pada mantan penghuni sebelumnya, Marilyn Monroe, yang pernah memiliki rumah itu selama 157 hari sebelum meninggal pada tahun 1962. Namun, jejak jejak Monroe hampir tidak tersisa karena selama lebih dari 60 tahun, pemerintah kota tidak pernah mempertanyakan renovasi yang dilakukan oleh 14 pemilik sebelumnya, yang telah menghilangkan jejak masa lalu bintang tersebut.

Penetapan sebagai monumen sejarah ini melarang pemilik properti untuk menggunakan tanah mereka sendiri. Mereka bahkan dilarang melakukan perbaikan pada bagian yang rusak tanpa persetujuan dari komisi sejarah kota. Selain itu, pemilik properti juga menghadapi ancaman keselamatan akibat akses publik yang tidak terkontrol. Meskipun properti dinyatakan sebagai monumen sejarah publik, tidak ada akses resmi bagi masyarakat untuk memasuki rumah yang terbengkalai tersebut. Para penggemar menggunakan drone untuk terbang di atasnya, pelanggar memanjat tembok, dan pencuri memasuki rumah untuk mencari jejak Monroe.

Milstein dan Bank mencoba bernegosiasi dengan pemerintah kota untuk memulihkan hak properti mereka. Mereka menawarkan untuk membiayai sendiri pemindahan rumah guna menciptakan museum publik yang dapat diakses. Namun, pemerintah kota menolak tawaran tersebut, memaksa pasangan ini untuk menempuh jalur hukum.

Pada Januari 2026, mereka mengajukan gugatan federal dengan tuduhan bahwa pemerintah kota telah melanggar hak konstitusional mereka berdasarkan Amendemen Kelima. Mereka menyatakan bahwa pemerintah gagal memberikan kompensasi yang adil atas hilangnya nilai ekonomi properti akibat penetapan sebagai monumen sejarah, serta memicu tindakan ilegal publik terhadap properti mereka.

Hukum preservasi sejarah yang diterapkan di berbagai wilayah di Amerika Serikat sering dimanfaatkan oleh kelompok anti-pembangunan (NIMBY) untuk memblokir proyek konstruksi, termasuk pembangunan perumahan terjangkau. Praktik ini juga dikaitkan dengan memperburuk segregasi rasial di beberapa wilayah.

Sumber: Reason