Pengadilan Tinggi AS Berpotensi Tolak Sanksi Pete Hegseth terhadap Senator Mark Kelly

Pengadilan Tinggi Sirkuit Washington, D.C. (D.C. Circuit) menunjukkan ketidaksukaan terhadap upaya Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menghukum Senator Mark Kelly (D-Arizona), mantan kapten Angkatan Laut AS, atas pernyataan yang dianggapnya merugikan disiplin militer. Argumen Hegseth ini menjadi inti gugatan Kelly yang menuding pelanggaran terhadap Amendemen Pertama.

Pada sidang oral di D.C. Circuit pada Kamis (23/5), Hegseth mencoba membatalkan perintah injungsi sementara yang dikeluarkan Hakim Distrik Richard Leon pada 12 Februari. Perintah tersebut melarang Hegseth mengambil tindakan disipliner terhadap Kelly, termasuk potensi penurunan pangkat dan gaji pensiun, berdasarkan video yang diunggah pada 18 November. Dalam video tersebut, Kelly bersama lima anggota Kongres Demokrat lainnya mengingatkan personel militer untuk menolak perintah ilegal.

Hakim Leon, yang diangkat oleh Presiden George W. Bush, menyimpulkan bahwa Kelly berpeluang memenangkan gugatannya karena hukuman tersebut dianggap sebagai pembalasan terhadap kebebasan berbicara yang dilindungi konstitusi. Benjamin Mizer, pengacara Kelly, menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan Hegseth pada 5 Januari jelas menargetkan senator karena pernyataan publiknya.

Menurut Mizer, surat teguran tersebut secara terbuka menyatakan bahwa Kelly dihukum karena kritikan terhadap pimpinan militer, termasuk pernyataan Kelly tentang pemecatan para jenderal dan laksamana, serta tuduhan bahwa mereka dikelilingi oleh 'yes men'. 'Bahkan, surat itu juga menyerang Kelly karena menyatakan akan selalu membela Konstitusi,' ujar Mizer. 'Pernyataan-pernyataan tersebut, termasuk video tersebut, dibuat Kelly sebagai anggota Komite Angkatan Bersenjata dan Komite Intelijen Senat, yang memberinya kewajiban konstitusional untuk mengawasi militer. Statusnya sebagai veteran perang dan penerima pensiun militer tidak memberi Hegseth wewenang untuk membalas ekspresi politik yang dilindungi,' tambahnya.

Hegseth berargumen sebaliknya. Ia mengandalkan putusan Mahkamah Agung tahun 1974 dalam kasus Parker v. Levy, yang menguatkan hukuman penjara terhadap seorang perwira aktif yang mendorong prajurit untuk tidak mematuhi perintah penempatan selama Perang Vietnam. Putusan tersebut menekankan 'kebutuhan mendasar akan ketaatan' dalam 'masyarakat terspesialisasi' seperti Angkatan Bersenjata AS, yang menurut pengadilan dapat membenarkan pembatasan kebebasan berbicara yang biasanya tidak diperbolehkan.

Pokok persoalan dalam kasus Kelly v. Hegseth adalah apakah logika Parker v. Levy juga berlaku bagi perwira yang sudah pensiun seperti Kelly. Artinya, apakah mereka tidak bebas berucap tanpa takut dihukum oleh Menteri Pertahanan atas pernyataan yang dianggap merusak disiplin militer. John Bailey, pengacara Departemen Kehakiman, mendesak panel hakim D.C. Circuit untuk menerima proposisi tersebut. Namun, dua dari tiga hakim tampaknya enggan menyamakan Kelly dengan Kapten Howard Levy, dokter militer yang dihukum dalam kasus Parker v. Levy.

Hakim Nina Pillard, yang diangkat oleh Presiden Barack Obama, menyoroti perbedaan mencolok antara Kelly dan Levy. Menurut Pillard, Kelly tidak mendorong personel militer untuk tidak mematuhi perintah, melainkan menyampaikan kritiknya sebagai anggota Kongres yang memiliki kewajiban untuk mengawasi kebijakan militer.

"Hakim Pillard menekankan bahwa Kelly tidak menyerukan pembangkangan, melainkan menjalankan peran konstitusionalnya sebagai senator untuk mengkritisi kebijakan militer," ujar Mizer.

Sementara itu, hakim ketiga, Gregory Katsas, yang diangkat oleh Presiden Donald Trump, terlihat lebih simpatik terhadap argumen Hegseth. Ia menanyakan apakah pensiunan militer tetap terikat pada standar disiplin militer meskipun tidak lagi aktif bertugas. Namun, mayoritas panel hakim tampaknya cenderung mendukung Kelly, dengan alasan bahwa hukuman terhadap senator tersebut melanggar prinsip kebebasan berbicara yang dijamin Amendemen Pertama.

Putusan akhir dalam kasus ini diharapkan akan memberikan kejelasan mengenai batasan wewenang Menteri Pertahanan dalam menghukum pernyataan kritis dari anggota Kongres yang juga mantan perwira militer. Sementara itu, Kelly menyatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pertahanan negara.