Australia Siapkan Pajak untuk Perusahaan Teknologi demi Dukung Jurnalisme Lokal

Pemerintah Australia kembali meluncurkan regulasi ketat terhadap perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang beroperasi di negara tersebut. Kali ini, pemerintah menuntut perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar pajak guna mendukung jurnalisme lokal. Pada Selasa (10/9), pemerintah Australia mengumumkan rancangan undang-undang baru bernama "News Bargaining Incentive", yang mewajibkan perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, dan TikTok untuk melakukan kesepakatan komersial dengan organisasi berita atau menghadapi pajak sebesar 2,25% dari pendapatan lokal.

Menurut laporan The Wall Street Journal, perusahaan yang mematuhi aturan ini akan mendapatkan insentif pengurangan pajak sebesar 150% atau 170%, sehingga secara efektif mengurangi beban pajak mereka. Pajak ini tidak berlaku untuk perusahaan AI. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa dana yang terkumpul dari pajak ini diperkirakan mencapai 200 hingga 250 juta dolar Australia, dan "setiap sen akan dialokasikan untuk jurnalisme".

Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, menyebut usulan ini sebagai solusi untuk memperbaiki News Media Bargaining Code yang diberlakukan sejak 2021. Kode tersebut sebelumnya menekan perusahaan teknologi untuk membayar media lokal atas konten berita yang digunakan. Google dan Meta awalnya menyetujui kesepakatan tersebut, namun Meta menolak memperpanjang kontrak pada 2024 dengan alasan hanya 3% konten di platformnya yang berupa berita.

Seorang juru bicara Meta mengkritik usulan pajak terbaru sebagai "pajak layanan digital" yang tidak adil. Dalam unggahan di platform X, mereka menyatakan,

"Organisasi berita memilih untuk memposting konten di platform kami karena mereka mendapatkan nilai dari itu. Kami tidak mengambil konten berita mereka. Namun, pajak ini tetap berlaku meskipun konten berita tidak muncul di platform kami."

Google juga menentang pajak ini. Dalam pernyataan resmi, mereka menyebut usulan tersebut "mengabaikan fakta bahwa Google telah memiliki kesepakatan komersial dengan industri berita, tidak memahami perubahan pasar iklan, serta memaksakan pembayaran pada beberapa perusahaan sementara mengecualikan platform seperti Microsoft, Snapchat, dan OpenAI—meskipun terjadi perubahan besar dalam cara masyarakat mengonsumsi berita."

Pemerintah Australia memiliki sejarah campur tangan dalam lingkungan informasi di negara tersebut. Pada Desember 2023, pemerintah melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial. Namun, banyak anak muda Australia berhasil menghindari larangan tersebut. Alih-alih menerima kenyataan bahwa remaja mampu menghindari pembatasan, pemerintah malah mengancam akan menuntut Meta, Instagram, Snapchat, TikTok, dan YouTube karena dianggap tidak mematuhi aturan.

Meskipun tujuan untuk menyelamatkan jurnalisme lokal tampak mulia, skema baru ini tidak serta-merta membantu jurnalis independen di kota-kota kecil yang melakukan liputan mendalam. Meskipun ada insentif bagi perusahaan teknologi untuk bernegosiasi dengan organisasi kecil, perusahaan-perusahaan tersebut masih bisa mengurangi beban pajak dengan bernegosiasi dengan media besar. Organisasi berita besar di Australia, seperti News Corp Australia, Australian Broadcasting Corporation, dan Nine Entertainment Co., telah mendukung keras kode tersebut dan kemungkinan besar akan menjadi penerima manfaat utama.

Bahkan jika skema baru ini memberikan dorongan bagi media yang kesulitan, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dalam industri jurnalisme. Sistem ini justru akan membuat media lokal di Australia bergantung pada industri teknologi negara lain.