Mahkamah Agung AS Berpotensi Batasi Pelacakan Polisi Melalui Ponsel Warga

WASHINGTON, D.C. — Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menunjukkan sikap waspada dalam menanggapi upaya polisi menggunakan data lokasi ponsel untuk mengidentifikasi tersangka dalam kasus kriminal. Dalam sidang oral argument yang digelar Senin (12/11) terkait kasus Chatrie v. United States, mayoritas hakim tampak skeptis terhadap klaim bahwa pemerintah memiliki kewenangan luas untuk melacak warga melalui perangkat seluler mereka.

Pada awal sidang, sebagian besar hakim, termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts, terlihat mempertanyakan argumen Adam Unikowsky, pengacara terdakwa kasus perampokan bank di Virginia. Unikowsky berpendapat bahwa Konstitusi membatasi kewenangan pemerintah dalam mengakses data lokasi ponsel tanpa surat perintah. Beberapa hakim bahkan mengisyaratkan kemungkinan untuk membatalkan preseden penting Carpenter v. United States (2018), yang mewajibkan polisi memperoleh surat perintah sebelum mengakses data lokasi historis seseorang.

Namun, setelah pengacara pemerintah Eric Feigin menyampaikan argumennya, dinamika sidang berubah drastis. Ketua Mahkamah Agung Roberts menyoroti potensi dampak buruk jika pemerintah memiliki akses terlalu luas terhadap data lokasi ponsel. Ia mengkhawatirkan pemerintah dapat mengetahui siapa saja yang hadir dalam suatu ibadah keagamaan atau pertemuan politik tertentu. Hakim lainnya juga menyampaikan kekhawatiran serupa, termasuk kemungkinan polisi mengakses email, kalender pribadi, dan foto tanpa surat perintah.

Merespons kekhawatiran tersebut, tampaknya Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan yang berhati-hati dalam kasus Chatrie. Putusan tersebut kemungkinan akan menegaskan bahwa polisi wajib memperoleh surat perintah sebelum menggunakan data lokasi ponsel untuk melacak seseorang. Meskipun demikian, dalam kasus Chatrie sendiri, polisi telah memperoleh surat perintah sebelum mengakses data tersebut. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung diprediksi tidak akan terlalu luas cakupannya dan lebih berfokus pada aspek teknis.

Putusan ini kemungkinan akan mempertahankan perlindungan privasi yang ada saat ini, tetapi tidak akan memperluasnya secara signifikan. Warrant geofence, yang menjadi inti kasus Chatrie, merupakan surat perintah yang memungkinkan pemerintah mengetahui siapa saja yang berada di suatu lokasi pada waktu tertentu. Data ini biasanya diperoleh dari perusahaan seluler atau penyedia layanan seperti Google, yang secara rutin melacak lokasi perangkat pengguna.

Dalam kasus Chatrie, polisi memperoleh surat perintah untuk meminta Google mengungkapkan identitas pengguna yang berada dalam radius 150 meter dari lokasi perampokan bank di Midlothian, Virginia, dalam waktu satu jam setelah kejadian. Radius tersebut mencakup bank dan gereja terdekat. Google diketahui memiliki data lokasi pengguna yang dapat diakses melalui surat perintah semacam ini.