Rencana Dana Pensiun Trump: Bantuan atau Hambatan bagi Masyarakat?

Upaya Presiden Donald Trump dan Kongres untuk meningkatkan tabungan masyarakat patut diapresiasi. Di tingkat rumah tangga, menabung adalah fondasi keamanan finansial dan modal awal untuk masa pensiun yang lebih baik. Secara makroekonomi, tabungan mendanai investasi yang memperluas stok modal, meningkatkan upah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang tidak menabung ibarat menghabiskan masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap politikus yang ingin membantu warga AS menabung layak didengarkan.

Namun, solusi yang ditawarkan Trump melalui perintah eksekutif terbarunya justru tidak menyasar akar masalah. Ia meluncurkan portal TrumpIRA.gov, platform bagi pekerja tanpa akses rencana pensiun dari perusahaan untuk membuka rekening pribadi. Beberapa pekerja bahkan berhak mendapatkan Saver's Match hingga $1.000 per tahun dari pemerintah. Rencana ini terinspirasi dari proposal bipartisan yang tengah dibahas di Kongres, yakni Retirement Savings for Americans Act.

Menurut penelitian RAND Corporation, sekitar 63 juta pekerja berpenghasilan di bawah median nasional berhak atas rekening pensiun baru ini, dan 42 juta di antaranya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Dukungan lintas partai terhadap gagasan ini semakin kuat. Sementara itu, perusahaan Wall Street melihat potensi pelanggan baru, kelompok progresif menyambut perluasan keterlibatan pemerintah, dan sebagian konservatif melihatnya sebagai jalan pintas untuk privatisasi Jaminan Sosial.

Kritik terhadap Saver's Match

Saver's Match bukanlah inovasi Trump. Program ini pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang SECURE 2.0 pada 2022 di bawah pemerintahan Joe Biden. Perintah eksekutif Trump hanya mempercepat implementasi dan meningkatkan visibilitasnya. Namun, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Menurut analisis Romina Bocca dari Cato Institute di The Washington Post, jika mengikuti model proposal tersebut, pemerintah federal harus mengeluarkan hingga $9,3 miliar untuk pekerja berpenghasilan rendah dengan rekening pensiun yang sudah ada, mulai 2027 hingga 2032. Jika cakupan diperluas dan pekerja tanpa rekening pensiun otomatis didaftarkan, biayanya bisa mencapai $285 miliar dalam satu dekade.

Angka tersebut sangat signifikan mengingat defisit Jaminan Sosial yang diperkirakan mencapai $28 triliun dalam jangka panjang. Namun, masalah fiskal bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Lebih dalam lagi, para pendukung proposal ini salah memahami perilaku menabung masyarakat yang mereka klaim ingin dibantu.

Masalah Mendasar: Perilaku Menabung Masyarakat

Penelitian ekonomi selama beberapa dekade menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak gagal menabung karena kurangnya akses atau insentif. Mereka justru menghadapi kendala struktural yang lebih besar, seperti tingginya biaya hidup, utang yang menumpuk, dan ketidakstabilan pendapatan. Memberikan bantuan dana tanpa mengatasi akar masalah ini hanya akan menciptakan ketergantungan jangka panjang.

"Memberikan bantuan dana tanpa memperbaiki sistem yang mendasari hanya akan menjadi solusi sementara. Masyarakat membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan keuangan, perlindungan terhadap inflasi, dan reformasi sistem pajak yang lebih adil," ujar seorang ekonom senior.

Selain itu, program ini juga berisiko menciptakan inefisiensi ekonomi. Dana pemerintah yang besar untuk subsidi pensiun dapat mengalihkan alokasi anggaran dari sektor-sektor krusial lainnya, seperti pendidikan, infrastruktur, atau kesehatan. Pada akhirnya, masyarakat justru mungkin menanggung beban pajak yang lebih tinggi di masa depan.

Alternatif Solusi yang Lebih Efektif

Alih-alih mengandalkan bantuan dana langsung, para ahli menyarankan pendekatan yang lebih holistik:

• Reformasi Jaminan Sosial: Sistem yang ada saat ini justru mendiskriminasi pekerja dengan pendapatan rendah. Perubahan desain, seperti penyesuaian formula manfaat, dapat meningkatkan insentif untuk menabung.
• Pajak yang Lebih Adil: Sistem pajak saat ini memberatkan tabungan dengan pajak ganda—pertama atas pendapatan, lalu atas hasil investasi. Penghapusan pajak atas kontribusi pensiun atau pengurangan tarif pajak investasi dapat mendorong partisipasi.
• Pendidikan Keuangan: Banyak masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, tidak memahami pentingnya menabung atau cara mengelola keuangan. Program edukasi yang terintegrasi dengan sistem kerja dapat meningkatkan literasi keuangan.
• Stabilitas Ekonomi Makro: Inflasi yang tinggi dan utang nasional yang membengkak menggerus nilai tabungan. Kebijakan yang menjaga stabilitas harga dan mengurangi defisit anggaran akan melindungi daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, solusi untuk meningkatkan tabungan masyarakat tidak terletak pada program bantuan dana semata, melainkan pada reformasi sistemik yang mendorong kemandirian finansial. Tanpa langkah-langkah ini, upaya apa pun yang dilakukan pemerintah hanya akan menjadi tambal sulam yang tidak berkelanjutan.