RUU Kripto AS yang Didukung Coinbase Berpotensi Ubah Sistem Keuangan, Senat akan Putuskan Kamis

Senat Amerika Serikat akan memberikan suara penting pada Kamis (14/5) terhadap RUU Klarifikasi Pasar Aset Digital (CLARITY Act), yang diyakini dapat mengubah lanskap keuangan negara tersebut. RUU ini mendapat dukungan kuat dari Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di AS.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, menyatakan dukungannya terhadap RUU tersebut melalui pernyataan yang disampaikan kepada Fox News pada Rabu (13/5). Ia menyebutnya sebagai "kompromi sejati" yang menyeimbangkan kepentingan industri kripto dengan sektor perbankan tradisional. "Ini adalah posisi terbaik yang pernah kami lihat sejak negosiasi dimulai," kata Armstrong. "Kami siap mendukung pemungutan suara di Senat minggu ini."

RUU CLARITY Act, yang secara resmi bernama H.R. 3633: Digital Asset Market Clarity Act of 2025, sebelumnya telah disetujui DPR AS pada 17 Juli 2025 dengan suara bipartisan 294–134. Seluruh 216 anggota Partai Republik di DPR mendukung, sementara 78 anggota Partai Demokrat juga turut serta.

Namun, perjalanan RUU ini di Senat tidak mudah. Setelah disahkan DPR, RUU ini sempat tertunda dua kali dalam proses markup di Komite Perbankan Senat. Selain itu, negosiasi mengenai stablecoin dan tekanan lobi antara perusahaan kripto dengan bank-bank Wall Street sempat mempersulit prosesnya.

Isi RUU dan Pembagian Kewenangan

Inti dari RUU ini adalah menetapkan pembagian kewenangan antara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). CFTC akan memiliki yurisdiksi eksklusif atas pasar spot dan tunai untuk komoditas digital, sementara SEC mempertahankan otoritasnya atas aset kontrak investasi dan pendanaan pasar primer. Stablecoin dikelompokkan sebagai kategori terpisah dengan pengawasan bersama.

Versi Senat dari RUU ini lebih luas daripada versi DPR, dengan sembilan judul yang mencakup perlindungan keuangan terdesentralisasi, ketentuan melawan kejahatan keuangan, jaminan kebangkrutan bagi pengguna kripto, serta Blockchain Regulatory Certainty Act. Pasal terakhir ini menciptakan perlindungan bagi pengembang perangkat lunak yang menerbitkan kode tanpa mengendalikan dana pelanggan.

Kontroversi Stablecoin dan Kompromi Akhir

Bagian paling kontroversial dalam RUU ini adalah mengenai imbal hasil stablecoin. Bank-bank tradisional memperingatkan bahwa pemberian imbal hasil pada saldo stablecoin dapat menyebabkan dana nasabah berpindah ke platform kripto, sehingga mengancam operasional pinjaman bank. Di sisi lain, perusahaan kripto, termasuk Coinbase, berargumen bahwa pembatasan akan memberikan keuntungan kompetitif bagi bank dan menghilangkan akses masyarakat terhadap instrumen keuangan baru.

Kompromi akhirnya dicapai melalui mediasi Senator Thom Tillis (R-NC) dan Angela Alsobrooks (D-MD). Dalam bahasa final Pasal 404, penerbit stablecoin dan entitas afiliasi diizinkan untuk memberikan imbal hasil, tetapi dengan pembatasan tertentu untuk melindungi stabilitas sistem keuangan.

Jadwal dan Harapan

Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, menargetkan pemungutan suara pleno Senat pada Juni atau Juli 2026. Sementara itu, Gedung Putih menargetkan 4 Juli 2026 sebagai tanggal penandatanganan presiden jika RUU ini disahkan. Armstrong menegaskan bahwa RUU ini kini berada dalam posisi terbaik sejak proses negosiasi dimulai, dan Coinbase siap untuk mendukungnya.

"Ini adalah langkah besar menuju kepastian regulasi yang telah lama dinantikan oleh industri kripto. Jika disahkan, RUU ini tidak hanya akan mengubah cara AS mengatur aset digital, tetapi juga memperkuat posisi Amerika dalam persaingan global di bidang inovasi keuangan."