Pemotongan Medicaid Trump Mulai Berlaku: Dampak Nyata bagi Warga Nebraska

OMAHA, NEBRASKA — Setiap tahun, ribuan investor berkumpul di Nebraska untuk menghadiri acara tahunan Berkshire Hathaway. Mereka datang untuk bertemu Warren Buffett dan mencari cara mengoptimalkan portofolio investasi. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Amy Behnke, seorang wanita yang bekerja di kantor kesehatan masyarakat, tengah sibuk menghadapi tantangan yang lebih mendesak.

Behnke, Direktur Eksekutif Nebraska Health Center Association, mewakili klinik-klinik yang melayani masyarakat kurang mampu di negara bagian tersebut. Sejak 2020, ia mencatat perubahan signifikan: persentase pasien tanpa asuransi di klinik-klinik anggota asosiasi turun dari 50% menjadi hanya sepertiga. Ini menunjukkan kemajuan, terutama setelah Nebraska bergabung dengan perluasan Medicaid melalui Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau (ACA).

Perluasan Medicaid di Nebraska dimulai pada Oktober 2020, setelah para pemilih menyetujui usulan tersebut melalui pemungutan suara. Program ini memungkinkan warga dengan pendapatan di bawah 138% garis kemiskinan federal untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Hingga kini, lebih dari 70.000 warga Nebraska telah terdaftar dalam program Medicaid berkat perluasan ini.

Namun, sejak 1 Mei 2025, para penerima Medicaid di Nebraska diwajibkan memenuhi syarat kerja baru. Kebijakan ini merupakan bagian dari pemotongan Medicaid yang diusulkan pemerintahan Presiden Donald Trump melalui undang-undang One Big Beautiful Bill. Undang-undang tersebut mewajibkan negara bagian untuk menerapkan syarat kerja bagi penerima Medicaid sebelum 1 Januari 2027. Nebraska menjadi negara bagian pertama yang menerapkan kebijakan ini, atas dorongan Gubernur Jim Pillen yang menyatakan bahwa aturan ini akan memastikan Medicaid menjadi "tangan yang membantu, bukan tangan yang meminta-minta."

Meskipun demikian, dampak nyata dari syarat kerja ini masih sulit diprediksi. Menurut data KFF, sebagian besar penerima Medicaid dewasa non-lansia di Nebraska sudah bekerja atau sedang menempuh pendidikan. Mereka seharusnya tidak kesulitan memenuhi syarat tersebut. Bagi yang tidak bekerja, banyak yang memiliki disabilitas, tanggung jawab mengasuh, atau alasan lain yang seharusnya membebaskan mereka dari kewajiban kerja.

Namun, kenyataan sering kali berbeda dengan teori. Banyak penerima Medicaid yang berisiko kehilangan akses layanan kesehatan akibat kesulitan administratif atau ketidaktahuan akan aturan baru ini. Behnke dan timnya kini tengah bekerja keras menghubungi pejabat negara bagian untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan asuransi tanpa alasan yang jelas.

Dampak terhadap Masyarakat Miskin

Klinik-klinik yang dikelola oleh Nebraska Health Center Association melayani masyarakat yang sangat bergantung pada Medicaid. Penurunan jumlah pasien tanpa asuransi sejak 2020 menunjukkan bahwa perluasan Medicaid telah memberikan dampak positif. Namun, dengan diberlakukannya syarat kerja, banyak pihak khawatir akan terjadi peningkatan kembali jumlah masyarakat tanpa asuransi.

"Kami melihat banyak pasien yang sebenarnya memenuhi syarat untuk pengecualian, tetapi tidak mengetahui prosedur untuk mengajukannya," kata Behnke. "Jika mereka gagal memenuhi syarat kerja tanpa alasan yang sah, mereka bisa kehilangan akses ke layanan kesehatan yang sangat mereka butuhkan."

Pemerintah negara bagian telah berjanji untuk memberikan sosialisasi dan bantuan kepada penerima Medicaid yang terdampak. Namun, dengan tenggat waktu yang semakin dekat, banyak yang khawatir sistem tidak akan siap untuk menangani lonjakan permohonan pengecualian.

Tantangan di Masa Depan

Penerapan syarat kerja di Nebraska hanyalah permulaan. Negara-negara bagian lain di Amerika Serikat juga diharapkan untuk menerapkan kebijakan serupa dalam beberapa tahun mendatang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah federal untuk mengurangi biaya Medicaid, meski banyak pihak menilai bahwa dampaknya justru akan memberatkan masyarakat yang paling membutuhkan.

Bagi Amy Behnke dan ribuan warga Nebraska lainnya, masa depan akses layanan kesehatan kini menjadi lebih tidak pasti. Mereka berharap agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan hati-hati, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung padanya.