Pentagon: Pergantian Pimpinan Bukan karena 'Perubahan Budaya'

Dalam sidang anggaran di Komisi Angkatan Bersenjata Senat dan DPR AS baru-baru ini, Menteri Pertahanan Pete Hegseth ditekan oleh anggota parlemen dari kedua partai mengenai sejumlah isu, termasuk pemecatan beberapa perwira senior. Salah satu yang disorot adalah pemecatan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Randy George, yang memiliki reputasi kuat.

Hegseth enggan mengungkap alasan spesifik di balik keputusan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa perubahan budaya di Departemen Pertahanan menjadi prioritas. Ia menyebutkan bahwa militer AS telah terlalu fokus pada 'rekayasa sosial' terkait ras dan gender, sehingga mengabaikan meritokrasi. Solusinya, menurutnya, adalah menciptakan budaya baru yang mendukung 'kekuatan tanpa batas' dan 'lethality' (daya bunuh) yang lebih tinggi.

Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai tidak meyakinkan dan bahkan berbahaya karena terlalu kabur. Seorang mantan perwira dengan pengalaman empat dekade di militer dan bisnis, yang juga pernah mengajar di program MBA, memberikan pandangan berbeda. Ia menekankan bahwa budaya bukanlah slogan.

Militer AS selama ini dikenal memiliki budaya organisasi yang kuat dan efektif. Meskipun tidak sempurna, budaya tersebut dibangun atas dasar kepercayaan, standar tinggi, disiplin, dan penghormatan terhadap setiap anggota. Kemampuan militer dalam melatih pasukan, menyelaraskan kekuatan tempur, beroperasi secara gabungan, serta menjaga logistik dan kesejahteraan personel bukanlah pencapaian instan sejak Hegseth menjabat. Hal itu merupakan hasil dari pengalaman puluhan tahun, pembelajaran institusional, serta pelatihan dan adaptasi berkelanjutan.

Transformasi memang diperlukan dalam militer karena karakter perang terus berubah, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun, transformasi bukan berarti mengubah budaya secara total. Apalagi jika perubahan tersebut dilakukan dengan memberhentikan pemimpin hanya untuk mengejar 'perubahan budaya' tanpa landasan yang jelas.

Setelah pensiun, mantan perwira ini memasuki sektor swasta dan mulai mengajar di program MBA. Dari sana, ia menyadari betapa sulitnya mendefinisikan, mengukur, dan membentuk budaya organisasi. Banyak eksekutif senior, meski sukses, kesulitan untuk menjelaskan konsep budaya. Mahasiswa di sekolah bisnis terkemuka juga mempelajari studi kasus tentang perusahaan mana yang memiliki budaya baik dan mana yang gagal—serta alasannya.

Oleh karena itu, pernyataan 'kita perlu mengubah budaya' tanpa definisi yang jelas sangat memprihatinkan. Dalam dunia bisnis maupun militer, seruan perubahan budaya yang tidak terukur sering kali justru menunjukkan ketidakjelasan visi, bukan sebaliknya.

Salah satu definisi budaya organisasi yang banyak dirujuk berasal dari artikel Harvard Business Review tahun 2013. Michael Mankins, konsultan manajemen, menjelaskan bahwa budaya organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait, seperti nilai, norma, praktik, dan perilaku yang membentuk identitas sebuah institusi.

Budaya organisasi bukanlah sekadar kata-kata indah atau slogan. Ia adalah fondasi yang menentukan bagaimana sebuah organisasi beroperasi, beradaptasi, dan bertahan dalam jangka panjang.