Pernyataan Pete Hegseth tentang Perintah Militer Ilegal Kini Menghantui Dirinya Sendiri

Kesetiaan buta Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, terhadap pemerintahan mantan Presiden Donald Trump kini memunculkan kontradiksi dengan pernyataannya sendiri. Dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR pada Rabu, Anggota Kongres New Hampshire, Maggie Goodlander, menanyakan kepada Ketua Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, apakah ia setuju dengan prinsip bahwa militer tidak akan mematuhi perintah ilegal.

Tanpa ragu, Caine menjawab, “Saya setuju.”

Namun, pernyataan sederhana tersebut justru menjadi masalah bagi Hegseth. Goodlander kemudian mengungkapkan bahwa pernyataan serupa pernah diucapkan oleh Hegseth sendiri pada April 2016. Saat itu, Hegseth menyatakan bahwa militer AS tidak akan mematuhi perintah ilegal dari komandan tertinggi.

“Itu sebabnya militer mengatakan tidak akan mematuhi perintah ilegal dari komandan tertinggi. Ada standar, ada etos. Ada keyakinan bahwa kita lebih baik daripada yang dilakukan musuh atau pihak lain,” ujar Hegseth dalam rekaman yang ditemukan CNN.

Namun, pandangan Hegseth tampaknya berubah drastis dalam satu dekade terakhir. Pada November tahun lalu, enam anggota Kongres dari Partai Demokrat—termasuk Goodlander dan Senator Mark Kelly—mengeluarkan pernyataan kepada anggota militer dan intelijen AS untuk menolak perintah ilegal. Mereka menekankan bahwa militer “harus” menolak perintah yang melanggar konstitusi, tanpa menyebut secara langsung pemerintahan Trump.

Reaksi keras datang dari Gedung Putih. Donald Trump bahkan mengancam hukuman mati bagi kelompok tersebut melalui unggahan di Truth Social. Hegseth pun mencoba menuding Kelly, dengan klaim bahwa mantan perwira Angkatan Laut itu tidak berhak atas perlindungan Amendemen Pertama seperti warga sipil. Namun, pengadilan menolak tuduhan tersebut dan membatalkan kasusnya pada Februari lalu.

Kini, pernyataan masa lalu Hegseth justru digunakan untuk menentang dirinya sendiri. Kontroversi ini semakin memperkuat sorotan atas konsistensi dan integritasnya sebagai pemimpin pertahanan nasional.